.webp)
Saat ide itu muncul Masri menyadari sederet tantangan yang akan dia hadapi. Mulai dari soal pendanaan hingga gangguan dari warga dan tentara Israel yang masih melakukan pendudukan di wilayah Tepi Barat, Palestina.
Benar saja, tahun 2000 terjadi intifida kedua. Rakyat Palestina melawan pendudukan Israel. Selepas gerakan intifada, pembangunan kota Rawabi tak bisa langsung dikerjakan. Lagi-lagi masalahnya adalah karena Rawabi berada di wilayah yang dikepung daerah pendudukan Israel. Seperti diketahui saat itu 60 persen wilayah Tepi Barat di bawah kontrol tentara Israel.
Masri butuh waktu beberapa tahun untuk mendapatkan izin agar dibuka akses jalan ke Rawabi oleh otoritas Israel. Dia pun menjalin lobi dan kerja sama dengan pihak berwenang Israel. Tindakan ini memicu protes dari warga Palestina khususnya di Tepi Barat.
"Semua faksi Palestina dan lembaga nonpemerintah, serta semua orang Palestina, telah membuat keputusan untuk memboikot pasukan pendudukan, yang merupakan sesuatu yang harus diterapkan pada semua orang, termasuk Rawabi," kata Wasel Abu Yousef, pejabat senior di Organisasi Pembebasan Palestina kepada Al-Monitor seperti dikutip detikcom, Jumat (15/12/2017).
Namun Masri bergeming. Dia membuka kepada publik tentang kerjasamanya dengan sejumlah perwira tinggi, politikus hingga pengusaha Israel. "Saya akan mengatakan satu hal: hubungan kami dengan perusahaan Israel sangat baik. Kami tidak menyembunyikannya, kami tidak malu mengatakan hal ini," kata dia kepada Time.com.
Pada akhirnya Masri yang menggarap Rawabi City melalui Bayti Real Estate Investment Company mendapatkan izin sementara yang harus diperbarui setiap tahun.
Masalah tak selesai di situ. Pembangunan Rawabi City terkendala pasokan air baik untuk pengerjaan konstruksi mau pun konsumsi penduduk. Israel mengendalikan pasokan air untuk hampir 600 ribu pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Pengerjaan konstruksi Rawabi City berhenti satu hari setiap pekannya karena kekurangan pasokan air. "Saya menghabiskan 70 persen waktu untuk menangani masalah seperti ini," kata Masri seperti dikutip dari Theguardian.
Dia pun tak bisa menyembunyikan kekecewaanya terhadap otoritas Palestina yang belum juga memenuhi janji membangun infrastruktur di Rawabi dengan nilai US$ 150 juta. Investor Rawabi City pun terpaksa membiayai sendiri untuk penyediaan listrik, air bersih, limbah, sekolah dan jalan. Biaya pembangunan pun membengkak 10 - 12 persen.
"Saya tidak pernah membayangkan bahwa kita tidak memiliki dana ini. Padahal semua uang donor telah sampai ke Palestina dalam beberapa tahun terakhir," kata Masri.
"Saya kecewa karena pemerintah kita belum menetapkan [proyek] ini sebagai prioritas," tambahnya.
Pada 2011, Masri melalui salah satu perusahaannya Bayti Real Estate Investment Company, memulai pengerjaan kontruksi Rawabi City. Tak kurang dari 10.000 orang dipekerjakan dalam pembangunannya. Sepertiga dari pekerja tersebut adalah wanita yang menjadi insinyur dan arsiteknya.
Kendala kembali dihadapi Masri. Para pekerja konstruksi diserang oleh penduduk Israel yang tinggal tak jauh dari Rawabi. Mereka ingin menghalangi pendirian Rawabi City yang dianggap bisa menopang perekonomian rakyat Palestina. Pada akhirnya rakyat Palestina lah yang berwenang di Rawabi.
Satu per satu kendala itu bisa dilewati Masri. Kini di Rawabi telah berdiri puluhan blok aparteman dan rumah tinggal. Deretan gedung bertingkat 3 sampai 9 itu kini tingginya nampak mulai bersaing dengan pemukinan warga Israel yang tak jauh dari Rawabi.
"Rawabi adalah salah satu kota terindah di dunia," kata Ahmad Saleh seorang warga Palestina yang belum lama pindah dari Ramalah ke Rawabi. (erd/jat)
