Presiden Palestina akan Tunggu Pernyataan Resmi Trump

Yerusalem - Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan segera merespons pernyataan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pernyataan Abbas akan disampaikan setelah Trump memberikan sikap resmi soal Yerusalem.

"Presiden (Abbas) akan mendengar terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Trump, dan akan memberikan komentar," ujar pihak resmi dari pemerintah Abbas seperti diberitakan Reuters, Rabu (6/12/2017).

Trump dijadwalkan akan menyampaikan sikap resminya soal Yerusalem pada pukul Kamis (7/12), 01.00 WIB. Negara-negara di seluruh dunia menunggu pernyataan Trump.

Pihak Palestina sebelumnya telah memperingatkan efek dari sikap Trump tentang Yerusalem. Trump disebut sama saja menyatakan perang jika dia menempuh langkah sepihak itu.

"Jika dia (Trump-red) menyatakan apa yang ingin dia katakan soal Yerusalem menjadi ibu kota Israel, ini berarti ciuman kematian bagi solusi dua negara," sebut Utusan Palestina untuk Inggris, Manuel Hassassian.

"Dia menyatakan perang di Timur Tengah, dia menyatakan perang terhadap 1,5 miliar umat muslim dan ratusan juta umat Kristen yang tidak akan menerima tempat suci mereka secara total berada di bawah hegemoni Israel," imbuh Hassassian.

Sejumlah pejabat senior AS mengungkapkan Trump akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam pidato publiknya pada Rabu (6/12) siang waktu AS. Trump juga akan menginstruksikan Departemen Luar Negeri AS untuk mulai merancang perencanaan dimulainya proses pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Proses pemindahan tidak akan dilakukan dengan cepat, melainkan secara bertahap.

Langkah kontroversial Trump ini untuk menepati janji kampanye juga menindaklanjuti keputusan Kongres AS tahun 1995 yang meloloskan undang-undang yang mengatur kebijakan AS untuk memindahkan Kedubes ke Yerusalem. Sejak tahun 1995, para Presiden AS terdahulu selalu menandatangani 'surat pernyataan' atau waiver untuk menunda penerapan undang-undang itu.

Di sisi lain, keputusan Trump ini berpotensi mendobrak kebijakan lama AS yang selama ini menegaskan, status Yerusalem harus diputuskan dalam perundingan antara Palestina dengan Israel. (tfq/idh)