Usul Paedofil Disundut Besi Panas, Politikus Malaysia Dikecam

Kuala Lumpur - Seorang politikus Malaysia menyerukan agar pelaku kejahatan seks anak atau paedofil dihukum dengan disundut besi panas. Seruan ini menuai kritikan dan ejekan dari publik via internet, karena dianggap terlalu keji.

Ahmad Lai Bujang yang merupakan anggota parlemen dari Partai Pesaka Bumiputera Bersatu, anggota koalisi pemerintah Malaysia, mengungkapkan seruan itu saat menghadiri pembahasan soal praktik kejahatan seks anak di gedung parlemen setempat.

"Untuk para pria yang melakukan ini (kejahatan seks anak), kita harus mempersiapkan besi panas dan menyundutkannya ke mereka," ucap Ahmad Lai Bujang seperti dilansir AFP, Kamis (30/11/2017).

Hukuman maksimum untuk untuk pidana pemerkosaan anak di Malaysia adalah 20 tahun penjara ditambah hukuman cambuk. Sejauh ini, belum ada indikasi bahwa pemerintah Malaysia akan menindaklanjuti usulan Ahmad Lai Bujang ini.

Memberikan tanda atau cap dengan besi panas, atau yang disebut 'branding', telah banyak dipraktikkan di dunia khususnya pada abad pertengahan. Branding dijadikan hukuman atas kejahatan tertentu, seperti perzinahan hingga penghujatan agama. Pada era modern seperti sekarang ini, branding telah sangat jarang dilakukan.

Usulan Ahmad Lai Bujang ini memicu kecaman via online, dengan salah satu pengguna Facebook menyebut gagasan itu sebagai praktik 'biadab' dan yang lain menyebut 'saat ini bukan zaman kegelapan'.

"Kenapa kita tidak menyundutnya terlebih dulu karena dia bodoh?" tulis pengguna Facebook lainnya, Jalil Said.

Komentar Ahmad Lai Bujang ini muncul sehari setelah anggota parlemen lainnya dari koalisi Barisan Nasional yang berkuasa, memicu kritikan karena mengusulkan agar Malaysia menggunakan metode yang sama yang dilakukan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam menindak penjahat narkoba.

"Menyundut dengan besi panas, menembak tersangka narkoba -- adakah gagasan biadab lainnya dari para anggota parlemen (koalisi pemerintah)?" ucap politikus oposisi, N Surendran, dari Partai Keadilan Rakyat.

(nvc/rna)