Rabu 22 November 2017, 09:59 WIB
Perintahkan 59 Ribu Warga Haiti Dipulangkan, Trump Dikecam
Foto: Reuters
Washington -
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk memulangkan 59 ribu warga Haiti yang mengungsi ke AS menyusul gempa pada tahun 2010 lalu. Trump pun menuai kecaman atas keputusannya itu.
Para anggota parlemen dari Partai Demokrat maupun Partai Republik mengecam keputusan untuk memulangkan warga Haiti tersebut dalam waktu 18 bulan. Selama ini mereka mendapatkan Status Terlindung Sementara (TPS) usai gempa dahsyat yang menewaskan lebih dari 200 ribu orang dan meluluhlantakkan Port-au-Prince, ibu kota Haiti.
Ratusan demonstran telah berkumpul dekat resor Mar-a-Lago milik Trump di West Palm Beach, Florida untuk memprotes keputusan Trump tersebut. Trump dijadwalkan tiba di resor tersebut pada Selasa (21/11) waktu setempat untuk menikmati liburan Thanksgiving.
"Pengumuman untuk mengakhiri TPS punya arti kejam, dua hari menjelang Thanksgiving," kata Wendi Walsh dari Unite Here, kelompok buruh yang ikut mengorganisir aksi demo tersebut seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (22/11/2017).
"Ini orang-orang yang memiliki pekerjaan di sini, yang memiliki rumah, yang memiliki anak-anak di sini yang merupakan warga negara Amerika ... Pada titik ini kita butuh status permanen untuk orang-orang dengan TPS," imbuhnya.
Sementara di Port-au-Prince, para pejabat pemerintah menyambut baik dengan batasan waktu 18 bulan yang diberikan. Namun warga Haiti khawatir akan adanya reaksi jangka panjang.
Keputusan pemulangan warga Haiti tersebut diumumkan pada Senin (20/11) malam waktu setempat oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Para pengkritik menyebut Haiti tidak akan siap dengan membludaknya warga yang pulang.
"Haiti tidak siap," cetus Marleine Bastien, direktur organisasi Perempuan Haiti Miami. "Haiti masih memiliki orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa dan akibat Topan Matthew. Topan Irma dan Maria menyebabkan kerusakan lebih banyak, wabah kolera telah menulari 1,2 juta orang, belum ada akses ke infrastruktur air bersih," imbuhnya.
(ita/ita)
Para anggota parlemen dari Partai Demokrat maupun Partai Republik mengecam keputusan untuk memulangkan warga Haiti tersebut dalam waktu 18 bulan. Selama ini mereka mendapatkan Status Terlindung Sementara (TPS) usai gempa dahsyat yang menewaskan lebih dari 200 ribu orang dan meluluhlantakkan Port-au-Prince, ibu kota Haiti.
Ratusan demonstran telah berkumpul dekat resor Mar-a-Lago milik Trump di West Palm Beach, Florida untuk memprotes keputusan Trump tersebut. Trump dijadwalkan tiba di resor tersebut pada Selasa (21/11) waktu setempat untuk menikmati liburan Thanksgiving.
"Pengumuman untuk mengakhiri TPS punya arti kejam, dua hari menjelang Thanksgiving," kata Wendi Walsh dari Unite Here, kelompok buruh yang ikut mengorganisir aksi demo tersebut seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (22/11/2017).
"Ini orang-orang yang memiliki pekerjaan di sini, yang memiliki rumah, yang memiliki anak-anak di sini yang merupakan warga negara Amerika ... Pada titik ini kita butuh status permanen untuk orang-orang dengan TPS," imbuhnya.
Sementara di Port-au-Prince, para pejabat pemerintah menyambut baik dengan batasan waktu 18 bulan yang diberikan. Namun warga Haiti khawatir akan adanya reaksi jangka panjang.
Keputusan pemulangan warga Haiti tersebut diumumkan pada Senin (20/11) malam waktu setempat oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Para pengkritik menyebut Haiti tidak akan siap dengan membludaknya warga yang pulang.
"Haiti tidak siap," cetus Marleine Bastien, direktur organisasi Perempuan Haiti Miami. "Haiti masih memiliki orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa dan akibat Topan Matthew. Topan Irma dan Maria menyebabkan kerusakan lebih banyak, wabah kolera telah menulari 1,2 juta orang, belum ada akses ke infrastruktur air bersih," imbuhnya.
(ita/ita)
