Rilis Laporan, Militer Myanmar Bantah Perkosa dan Bunuh Rohingya

Rilis Laporan, Militer Myanmar Bantah Perkosa dan Bunuh Rohingya

Rita Uli Hutapea - detikNews
Selasa, 14 Nov 2017 09:28 WIB
Rilis Laporan, Militer Myanmar Bantah Perkosa dan Bunuh Rohingya
pengungsi Rohingya (Foto: Reuters)
Yangon - Militer Myanmar merilis laporan yang membantah tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan warga Rohingya oleh pasukan keamanan. Laporan ini dirilis setelah beberapa hari sebelumnya, jenderal yang bertanggung jawab atas operasi militer di Rakhine, dipindahkan.

Tidak disebutkan alasan Mayor Jenderal Maung Maung Soe digeser dari jabatannya sebagai kepala Komando Barat di negara bagian Rakhine. Di Rakhine, operasi militer dilancarkan sejak Agustus lalu dan telah menyebabkan lebih dari 600 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

"Saya tidak tahu alasan mengapa dia dipindahkan," kata Mayor Jenderal Aye Lwin, pejabat Kementerian Pertahanan Myanmar seperti dikutip kantor berita Reuters, Selasa (14/11/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seorang pejabat senior PBB pada Minggu (12/11) waktu setempat menuding tentara-tentara Myanmar memperkosa wanita Rohingya secara beramai-ramai dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya dalam operasi militer di Rakhine.

Namun militer Myanmar menyatakan, penyelidikan internal yang dilakukannya tidak membuktikan tuduhan-tuduhan kekejaman yang dilakukan tentara. Laporan tersebut diposting di laman Facebook milik panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Dalam laporan hasil penyelidikan internal itu disebutkan, bahwa menurut 2.817 orang yang diwawancarai dari 54 desa Rohingya, para tentara tidak menembaki warga desa tak bersalah, tidak memperkosa serta tidak melakukan kekerasan seksual terhadap kaum wanita. Militer juga tidak melakukan pembunuhan atau pemukulan warga desa ataupun pembakaran rumah-rumah warga.

Dalam laporannya, militer Myanmar menyalahkan para militan atas pembakaran desa-desa dan menakut-nakuti serta memaksa warga untuk meninggalkan rumah-rumah mereka. Namun klaim ini tak bisa dibuktikan mengingat otoritas Myanmar tak mengizinkan panel PBB masuk untuk menyelidiki dugaan kekerasan terhadap warga Rohingya di Rakhine. (ita/ita)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads