Dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Rabu (8/11/2017), juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, menyatakan AS sama sekali tidak tahu soal operasi pemberantasan korupsi, yang berujung penangkapan 11 Pangeran Saudi, empat Menteri dan puluhan mantan Menteri.
"Kami terus mendorong otoritas Saudi untuk melanjutkan penuntutan terhadap orang-orang yang mereka yakini sebagai pejabat korup; kami mengharapkan mereka melakukannya secara adil dan transparan," kata Nauert dalam keterangannya kepada media.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden AS Donald Trump telah memberikan tanggapan terkait praktik pemberantasan korupsi yang berujung penangkapan para Pangeran Saudi dan Menteri serta mantan Menteri itu. Trump memuji aksi Komisi Antikorupsi Saudi yang dipimpin Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman.
"Saya memiliki keyakinan besar pada Raja Salman dan Putra Mahkota Arab Saudi, mereka tahu persis apa yang sedang mereka lakukan. Beberapa dari orang-orang yang diperlakukan secara kasar, telah 'memerah' negara mereka selama bertahun-tahun!" ujar Trump via Twitter pada Selasa (7/11).
Di antara mereka yang ditahan termasuk Pangeran Alwaleed bin Talal, pengusaha yang mempunyai saham di berbagai perusahaan raksasa seperti Twitter dan Apple. Forbes menaksir kekayaan bersih Pangeran Alwaleed mencapai US$ 17 miliar atau sekitar Rp 230 triliun.
Ada pula Adel Fakieh selaku Menteri Ekonomi, kemudian Ibrahim al-Assaf selaku Mantan Menteri Keuangan yang juga duduk sebagai anggota Dewan Perusahaan Minyak Saudi Aramco, serta Bakr bin Laden yang merupakan bos perusahaan konstruksi Saudi Binladin juga saudara Osama bin Laden.
Dalam pernyataan terpisah, Jaksa Agung Saudi, Sheikh Saud Al-Mojeb, menyatakan penangkapan dan penahanan itu "hanyalah awal dari proses penting untuk memberantas korupsi di manapun itu berada".
"Bukti-bukti dalam jumlah banyak telah dihimpun dan interogasi terperinci sudah dilangsungkan. Sampai dengan saat ini, semua tersangka bakal mendapat akses penuh kepada pendampingan hukum dan persidangan akan digelar dalam waktu yang tepat dan terbuka bagi semua yang berkepentingan," sebut Al-Mojeb dalam pernyataan resmi seperti dikutip media Inggris, BBC.
(nvc/ita)