.webp)
Bagaimana selanjutnya nasib deklarasi kemerdekaan Catalonia? Bisakah Catalonia menjadi negara merdeka?
Seperti dilansir AFP, Sabtu (28/10/2017), deklarasi kemerdekaan yang diumumkan Catalonia merupakan deklarasi sepihak yang biasa disebut sebagai UDI. Istilah ini pertama muncul tahun 1965 ketika pemerintahan minoritas kulit putih di Rhodesia, Afrika mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak dari pemerintah kolonial Inggris.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apakah Catalonia memiliki hak untuk memerdekakan diri?
Dituturkan konsultan hukum internasional yang berbasis di Brussels, Jean-Claude Piris, bahwa setiap entitas memiliki hak untuk itu.
"Setiap entitas memiliki hak untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Tapi untuk menjadi sebuah negara, tentu membutuhkan wilayah, populasi dan pemerintahan," sebut Piris yang juga juga mantan Direktur Layanan Hukum Uni Eropa selama 23 tahun ini.
"Tapi hal yang paling penting adalah pengakuan dari komunitas internasional," tegasnya.
Diketahui bahwa sejumlah negara, terutama sekutu-sekutu Spanyol di Eropa, kompak tidak mengakui kemerdekaan Catalonia. Mulai dari Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris, Kanada, Meksiko juga Indonesia kompak menganggap Catalonia sebagai bagian tak terpisahkan dari Spanyol. Piris sendiri menyebut mungkin hanya sedikit negara yang akan mengakui kemerdekaan Catalonia.
"Oleh karenanya, itu akan tetap menjadi deklarasi kosong: Catalonia tidak akan terwakili dalam organisasi internasional, mereka tidak akan duduk di Uni Eropa, mereka tidak akan mampu melakukan apapun dan secara hukum, mereka tetap bagian dari Spanyol," jelasnya.
Apakah deklarasi kemerdekaan Catalonia secara sepihak ini dianggap legal?
Piris menyebutnya sebagai pertanyaan rumit dan merujuk pada dua contoh kasus untuk menjawabnya. Kasus pertama adalah laporan opini pengadilan tertinggi PBB, Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ) pada tahun 2010 soal deklarasi kemerdekaan Kosovo dari Serbia. Kasus kedua adalah opini Mahkamah Agung Kanada tahun 1998 soal Quebec yang pernah ingin memisahkan diri.
Untuk kasus Kosovo yang kini berstatus 'negara yang diakui sebagian', ICJ menyimpulkan deklarasi kemerdekaannya tidak melanggar hukum internasional maupun resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun opini tertulis Spanyol saat itu menyebut deklarasi itu tidak sejalan dengan hukum internasional dan mengabaikan hak kedaulatan dan integritas wilayah Serbia.
Sedangkan untuk kasus Quebec, Mahkamah Agung Kanada menjabarkan bahwa orang-orang hanya memiliki hak untuk memisahkan diri ketika mereka menjadi korban kolonisasi, tertindas dan tereksploitasi, serta tidak mendapat akses terhadap pemerintah federal.
"Ini sungguh ditujukan bagi orang-orang tertindas yang tidak memiliki hak demokratis, yang diperlakukan buruk. Tapi tidak demikian untuk Catalonia, yang menikmati hak demokratis," sebut Piris, sembari menekankan bahwa Catalonia bertindak di luar kerangka konstitusi Spanyol.
"Saya tidak bisa membayangkan ada mahkamah internasional yang akan menyatakan hak untuk menentukan nasibnya sendiri berlaku bagi Catalonia. Sungguh tidak bisa dibayangkan," imbuhnya.
Dengan situasi seperti ini, apa yang akan terjadi selanjutnya pada Catalonia?
"Yang menjadi persoalan sekarang adalah apa yang akan terjadi secara nasional dan di jalanan. Akankah ada demonstrasi, barikade? Apakah orang-orang akan menerima dan patuh (jika Spanyol memimpin langsung Catalonia) atau akankah terjadi kekerasan?" ujar Piris.
Spanyol sendiri pernah mengalami perang sipil sebelum Perang Dunia II. Jika Catalonia menjadi negara merdeka, peneliti pada Asser Institute yang berbasis di Belanda, Narin Idriz menyebut dampaknya 'tidak bisa diremehkan'.
"Seluruh negara anggota Uni Eropa memegang teguh integritas wilayah mereka, mereka tidak ingin hal yang sama menimpa mereka, oleh karena itu akan sangat sulit mencari dukungan," ucapnya.
Catalonia bersikeras menggelar referendum pada 1 Oktober, meskipun putusan pengadilan menegaskan hal semacam itu melanggar konstitusi. Hasil referendum yang diwarnai bentrokan ini menunjukkan 90 persen pemilih sepakat merdeka, namun sayangnya hanya 43 persen dari total 7,5 juta jiwa penduduk Catalonia yang ikut referendum. Banyak warga Catalonia lainnya yang memboikot referendum itu.
Namun pemerintah Catalonia bersikeras mendeklarasikan kemerdekaan pada Jumat (27/10) waktu setempat, usai voting di parlemen regional. Hal ini memicu reaksi keras dari pemerintah pusat Spanyol. Pemimpin separatis Catalonia, Carles Puigdemont, dicopot dari jabatannya sebagai Presiden Pemerintah Catalonia. Kepala Kepolisian Catalonia dan perwakilan Catalonia di Madrid juga Barcelona ikut dicopot oleh pemerintah pusat Spanyol.
Parlemen regional Catalonia dibubarkan oleh Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy. Dia kemudian menetapkan 21 Desember mendatang, sebagai hari pelaksanaan pemilu regional untuk mencari pengganti anggota parlemen regional Catalonia. Saat ini, pemerintahan pusat Spanyol mengambil alih sementara pemerintahan Catalonia.
Halaman 2 dari 2
