DetikNews
Kamis 26 Oktober 2017, 10:52 WIB

China Tolak Keras Draf Resolusi DK PBB Soal Krisis Rohingya

Rita Uli Hutapea - detikNews
China Tolak Keras Draf Resolusi DK PBB Soal Krisis Rohingya pengungsi Rohingya (Foto: Reuters)
FOKUS BERITA: Krisis Rohingya
Yangon - Dewan Keamanan PBB tengah mempertimbangkan draf resolusi yang akan menekan Myanmar untuk menghentikan operasi militer, yang telah menyebabkan ratusan ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Resolusi yang disusun oleh Inggris dan Prancis tersebut akan menyerukan otoritas Myanmar untuk segera menghentikan operasi militer dan mengizinkan para pengungsi Rohingya yang berada di kamp-kamp darurat di Bangladesh, kembali ke negara tersebut.

Namun para diplomat mengatakan, draf resolusi tersebut mendapat penolakan keras dari China, sehingga diyakini akan terjadi negosiasi yang alot sebelum tercapai kesepakatan DK PBB. Jika nantinya disetujui, resolusi ini akan menjadi respons formal pertama dari DK PBB terkait krisis Rohingya.

"Pihak China tidak setuju. Mereka ingin kami tidak mengatakan apapun dan melakukan apapun soal isu ini," ujar seorang diplomat DK PBB seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (26/10/2017).

China, pendukung militer Myanmar, bersikeras bahwa pihaknya sedang menggunakan saluran khusus untuk menyampaikan pesan bahwa kekerasan terhadap Rohingya harus dihentikan dan krisis pengungsi harus diatasi.

Draf resolusi tersebut mengutuk kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar dan serangan-serangan oleh kelompok militan Rohingya. Pemerintah Myanmar juga diserukan untuk memberikan akses aman bagi para pekerja kemanusiaan internasional ke Rakhine. Dalam draf itu juga disebutkan bahwa para penyelidik HAM PBB harus diberikan akses ke Rakhine untuk melaporkan mengenai dugaan kekejaman, serta menyerukan penunjukan penasihat khusus PBB soal Myanmar.

Dalam draf resolusi itu juga diserukan agar pemerintah Myanmar melakukan rekomendasi dari komisi yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan bahwa Rohingya harus mendapatkan hak kewarganegaraan. Namun dalam draf itu tidak disebut mengenai sanksi terhadap otoritas Myanmar atas kekerasan terhadap warga Rohingya.



(ita/ita)
FOKUS BERITA: Krisis Rohingya
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed