Prihatin Soal Rohingya, AS Pertimbangkan Sanksi terhadap Myanmar

Washington - Pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan sejumlah sanksi terhadap Myanmar terkait perlakuannya terhadap warga minoritas muslim Rohingya.

"Kami menyampaikan keprihatinan terdalam kami atas peristiwa-peristiwa baru-baru ini di negara bagian Rakhine, Myanmar dan perlakuan keras, traumatis terhadap Rohingya dan komunitas-komunitas lain yang terjadi," demikian disampaikan Departemen Luar Negeri AS dalam statemen seperti dilansir kantor berita Reuters, Selasa (24/10/2017).

"Sangat penting bahwa setiap individu atau entitas yang bertanggung jawab atas kekejaman itu, termasuk para aktor non-negara dan warga, dimintai pertanggungjawaban," imbuh Deplu AS.

Lebih dari 600 ribu warga Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh sejak akhir Agustus lalu, ketika para militan Rohingya melancarkan serangan-serangan ke puluhan pos kepolisian dan sebuah pangkalan militer. Militer Myanmar merespons serangan-serangan tersebut dengan melancarkan operasi besar-besaran di Rakhine. Menurut para pengungsi Rohingya tersebut, dalam operasi tersebut, militer Myanmar melakukan pembakaran rumah-rumah warga, pemerkosaan dan pembunuhan warga sipil.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan, pemerintah AS menganggap kepemimpinan militer Myanmar bertanggung jawab atas operasinya terhadap warga Rohingya. Namun Tillerson tidak membahas tentang kemungkinan AS mengambil tindakan terhadap para pemimpin militer Myanmar.

Namun menurut para diplomat dan pejabat-pejabat pemerintah AS dan Eropa, sanksi-sanksi terhadap para jenderal Myanmar termasuk di antara sejumlah opsi yang tengah dibahas terkait krisis Rohingya.

Sebelumnya, sebanyak 43 anggota parlemen AS telah mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menerapkan kembali larangan perjalanan terhadap para pemimpin militer Myanmar dan menyiapkan sanksi-sanksi khusus terhadap mereka yang bertanggung jawab atas krisis Rohingya. (ita/ita)