Seperti dilansir Reuters, Sabtu (14/10/2017), sebuah komisi yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Aye Win telah mulai menyelidiki perilaku personel militer Myanmar. Diketahui bahwa militer Myanmar kembali menggelar operasi militer di Rakhine sejak 25 Agustus lalu, saat militan Rohingya atau ARSA menyerang 30 pos polisi dan pangkalan militer setempat.
Operasi militer itu memicu eksodus warga etnis minoritas muslim Rohingya ke Bangladesh. Operasi itu juga dilaporkan sarat kekerasan, dengan berbagai testimoni pengungsi Rohingya menuding militer Myanmar melakukan penganiayaan, pemerkosaan hingga pembunuhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Myanmar sebelumnya menolak memberi akses kepada penyidik independen juga panel PBB yang ditugasi menyelidiki tudingan-tudingan itu. Sedangkan penyelidikan domestik, termasuk penyelidikan internal militer, yang pernah dilakukan sebelumnya pada dasarnya membantah klaim para pengungsi Rohingya itu.
Dalam penyelidikan terbaru ini, panel akan bertanya, "Apakah mereka mengikuti kode etik militer? Apakah mereka mematuhi komando dengan benar selama operasi?"
"Setelah itu komisi akan merilis informasi lengkapnya," sebut pernyataan resmi pada akun Facebook milik Panglima Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Sejak 25 Agustus, tercatat lebih dari 530 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tengah menyusun rencana proyek kemanusiaan untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di wilayahnya.
Salah satu program dalam proyek itu adalah memulangkan para pengungsi dari Bangladesh dan menyediakan permukiman bagi mereka. Namun otoritas Myanmar menegaskan hanya akan menerima pengungsi yang bisa membuktikan diri memang benar warga Myanmar.
Panglima militer Myanmar, Jenderal Hlaing, memiliki posisi lebih keras. Kepada Duta Besar Amerika Serikat (AS) Scot Marciel yang ditemuinya baru-baru ini, Jenderal Hlaing menegaskan bahwa Rohingya yang disebutnya sebagai 'Bengalis' bukan warga asli Myanmar. Dia juga menuding jumlah pengungsi Rohingya dilebih-lebihkan oleh media.
(nvc/fdn)











































