Suu Kyi Susun Rencana Kemanusiaan untuk Akhiri Krisis Rohingya

Naypyitaw - Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengungkapkan pembentukan sebuah badan kemanusiaan untuk mengakhiri krisis di Rakhine, yang berujung pada eksodus warga etnis minoritas muslim Rohingya. Hal ini disebut menunjukkan tekad Suu Kyi untuk mengatasi krisis Rohingya.

Seperti dilansir Reuters dan media Inggris, The Guardian, Sabtu (14/10/2017), dalam pernyataan resmi keduanya yang disiarkan televisi nasional Myanmar pada Kamis (12/10) malam, Suu Kyi mengundang organisasi kemanusiaan, pemimpin bisnis dan komunitas sipil untuk ikut dalam program kemanusiaan untuk wilayah Rakhine, tempat tinggal warga Rohingya.

Baca juga: Penasihat: Suu Kyi Merasa Ngeri dan Sangat Peduli Atas Krisis Rohingya

Media lokal Myanmar Times menyebut badan kemanusiaan itu bernama 'Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine'. Badan ini disebut akan melibatkan pemerintah sipil Myanmar, organisasi kemanusiaan lokal maupun internasional.

"Ada banyak kritikan terhadap negara kami. Kami perlu memahami opini internasional. Namun, karena tidak ada seorang pun yang bisa memahami secara menyeluruh situasi negara kami seperti layaknya kami, tidak ada satu pun yang menginginkan perdamaian dan pembangunan bagi negara kami, lebih besar dari kami," ucap Suu Kyi dalam pernyataannya yang berdurasi 8 menit itu.

Badan kemanusiaan untuk Rakhine itu, sebut Suu Kyi, akan memiliki program lengkap mencakup penyaluran bantuan kemanusiaan, pemulangan pengungsi, pembangunan permukiman, rehabilitasi hingga pembangunan jangka panjang. Diketahui sejak 25 Agustus saat konflik kembali pecah di Rakhine, lebih dari 530 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Baca juga: Puluhan Ribu Warga Myanmar Gelar Aksi Dukung Suu Kyi Soal Rohingya

Lebih lanjut, Suu Kyi menyatakan dirinya sendiri yang akan mengarahkan dan memimpin mekanisme badan ini, untuk bisa melibatkan sektor bisnis, LSM, organisasi sipil masyarakat dan komunitas internasional, dalam penerapan seluruh programnya. Menteri Perumahan, Pemulihan Bencana dan Kesejahteraan Sosial Myanmar, Dr Win Myat Aye, akan menjadi Wakil Ketua dari badan ini.

"Kita akan menerapkan ini secara efektif dan percaya diri. Saya yakin sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, kita bisa menghadapinya dengan persatuan rakyat," ujar peraih Nobel Perdamaian tahun 1991 lalu, yang banyak dihujani kritikan internasional terkait krisis Rohingya.

Pemerintah Myanmar akan mengumumkan implementasi program dan cara komunitas internasional bisa turut terlibat, via situs resminya pada Minggu (15/10) besok. Suu Kyi mengundang berbagai pihak, mulai dari Badan PBB, institusi finansial seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, LSM internasional seperti Nippon Foundation serta negara-negara sahabat untuk ikut serta dalam pembangunan wilayah Rakhine.

Baca juga: Rohingya, Sebuah Kisah yang Tidak Dibicarakan di Myanmar

Dalam pernyataan terpisah, salah satu penasihat Suu Kyi menyebut pembentukan badan itu dimaksudkan sebagai 'kendaraan' untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan agar bisa sampai kepada mereka yang sungguh membutuhkan. Pembentukan badan ini juga disebut menunjukkan tekad kuat Suu Kyi dalam mewujudkan perdamaian di Rakhine.

"Yang menjadi kepentingannya (Suu Kyi-red) adalah, bagaimana memperbaiki ini, bagaimana...memberikan kekuasaan pada pemerintah sipil, yang bertentangan dengan militer, untuk menyalurkan bantuan, melakukan rekonsiliasi dan membangun kembali. Itu adalah tugas yang dia susun sendiri," terang penasihat Suu Kyi yang enggan disebut namanya itu, via sambungan telepon kepada wartawan, seperti dilansir Reuters.

"Dia (Suu Kyi-red) menempatkan dirinya sendiri di depan dan pusat semua ini dan mengatakan 'Saya akan memimpin ini'. Dia ada seseorang yang seluruh hidupnya telah didedikasikan untuk nilai-nilai HAM. Itu tidak pernah hilang, tapi dia sangat fokus pada penyelesaian persoalan daripada mengidentifikasinya," jelas sang penasihat yang disebut oleh para pakar Myanmar, sangat dekat dengan Suu Kyi.

(nvc/nkn)