Cegah Referendum, Polisi Spanyol Tutup Ribuan TPS di Catalonia

Catalonia - Kepolisian Spanyol menutup ribuan tempat pemungutan suara yang digunakan untuk referendum kemerdekaan di Catalonia, Spanyol. Sebab, kalangan separatis Catalan akan menyampaikan referendum mengenai kemerdekaan dari Spanyol, yang sedianya berlangsung pada hari Minggu (1/10).

"Dari 2.315 tempat pemungutan suara, 1.300 di antaranya telah ditutup oleh Mossos d'Esquadra (pasukan polisi Catalonia)," kata perwakilan pemerintah pusat di Catalonia Enric Millo, dilansir BBC, Sabtu (30/9/2017).

Polisi Spanyol juga mengambil logistik yang digunakan untuk pemunggutan suara. Sementara itu, beberapa orang yang ingin memberikan suaranya dilarang masuk tempat tersebut.

Sedangkan Presiden Regional Catalonia Carles Puigdemont memastikan referendum akan terus berlanjut. Sejumlah 2.000 titik pemunggutan suara sudah disediakan di Catalonia.

"Semuanya disiapkan di lebih dari 2.000 titik pemungutan suara sehingga mereka memiliki kotak suara dan slip suara, dan meminta semua orang untuk mengungkapkan pendapat mereka," kata Carles.

Google juga telah menghapus aplikasi yang berfungsi untuk mengarahkan pemilih ke tempat pemungutan suara.

Pengguna telepon di wilayah yang mencoba mengunduh aplikasi dari Google Play mendapatkan pesan bahwa aplikasi itu tidak tersedia secara lokal meskipun mereka yang sudah memiliki aplikasi masih dapat menggunakannya.

Google mengatakan bahwa pihaknya hanya mematuhi perintah pengadilan.

Catalonia, wilayah kaya dengan penduduk 7,5 juta orang di timur laut Spanyol memiliki bahasa dan budayanya sendiri, dan menikmati otonomi tingkat tinggi, namun tidak diakui sebagai negara sendiri dalam konstitusi Spanyol.

Tekanan untuk melakukan penentuan nasib sendiri meningkat selama lima tahun terakhir namun pada pemilihan regional 2015, yang dimenangkan oleh sebuah aliansi partai pro-kemerdekaan, sekitar 40% pemilih mendukung partai-partai yang loyal kepada Spanyol.

Sejak tahun 2012, unjuk rasa besar-besaran semacam ini digelar di wilayah Catalonia setiap tahunnya, tepat saat hari nasional mereka pada 11 September. Seruan memerdekakan diri semakin menguat setelah politikus-politikus dari partai pro-kemerdekaan menguasai parlemen daerah Catalonia untuk pertama kalinya pada tahun 2015 lalu.

Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, menyatakan referendum kemerdekaan ini bertentangan dengan hukum. Mahkamah Konstitusional Spanyol telah memerintahkan referendum ini dihentikan, sementara aspek legalitasnya ditentukan. Pemimpin separatis Catalonia bersikeras akan tetap menggelar referendum pada Minggu (1/10).

Menurut perkiraan, hasil referendum akan mendukung kubu 'iya', karena lebih dari 40 persen warga Catalonia yang mendukung kemerdekaan dari Spanyol, akan menggunakan hak suaranya. Diketahui total ada 5,5 juta jiwa pemilih di Catalonia. Kendati banyak dukungan, namun perlawanan dari pemerintah pusat berarti hasil referendum kemungkinan besar tidak akan diakui.

Referendum serupa pernah digelar pada November 2014 dan hasilnya dinyatakan ilegal oleh pemerintah pusat di Madrid. Saat itu hasil referendum menunjukkan mayoritas warga Catalonia ingin berpisah dari Spanyol, namun suara mereka dinyatakan 'non-representatif'. (fai/ams)