Thailand Diserukan Tidak Mengusir Rohingya yang Tiba dengan Perahu

Bangkok - Kelompok-kelompok HAM menyerukan pemerintah Thailand untuk menghentikan kebijakan mengusir kembali para pengungsi ke lautan. Seruan ini disampaikan di tengah kekhawatiran eksodus warga muslim Rohingya dari Myanmar bisa memicu gelombang baru manusia perahu.





Konflik di negara bagian Rakhine, Myanmar telah memaksa sekitar setengah juta warga Rohingya untuk mengungsi ke negara tetangga Bangladesh sejak Agustus lalu. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa mereka bisa menjadi target para penyelundup manusia.

Warga Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar, telah mengungsi dari negara itu selama bertahun-tahun. Thailand menjadi rute transit populer dengan perahu dan via darat hingga dilakukannya operasi kepolisian Thailand pada tahun 2015. Dalam operasi itu, aparat kepolisian Thailand langsung mengusir para pengungsi yang tiba dengan perahu-perahu, hingga menyebabkan mereka terombang-ambing di lautan.

"Thailand perlu segera membuat contoh regional dengan mengadopsi kebijakan pengungsi yang manusiawi," ujar Audrey Gaughran dari Amnesty International seiring kelompok HAM tersebut merilis laporan yang menuding otoritas Thailand gagal melindungi para pengungsi.

"Alih-alih mengusir orang-orang yang melarikan diri dari kengerian yang tak terbayangkan, pemerintah Thai harus memastikan jalur aman bagi mereka yang mencari perlindungan internasional di Thailand," imbuh direktur masalah global Amnesty International tersebut seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (28/9/2017).

Menurut para aktivis, warga Rohingya kemungkinan akan memulai perjalanan pengungsian mereka setelah musim hujan berakhir pada akhir November mendatang, ketika lautan lebih tenang.

Kelompok aktivis Fortify Rights dalam sebuah surat terbuka pekan ini, juga menyerukan Thailand untuk menghentikan kebijakannya mengusir para pengungsi. "Para pemimpin Thailand harus melakukan semua yang mereka bisa untuk membendung kekerasan di Myanmar dan bersiap memberikan perlindungan bagi para pengungsi yang melarikan diri dari serangan-serangan," kata direktur eksekutif Fortify Rights, Amy Smith.

Bulan lalu, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha menyatakan bahwa pemerintahnya "siap untuk menerima" warga yang kabur dari Myanmar dan memulangkan mereka kembali "ketika mereka sudah siap".

Namun Komando Operasi Keamanan Dalam Negeri (ISOC), unit militer Thailand yang menangani keamanan nasional, belum lama ini menyatakan pada media lokal, bahwa pihaknya akan terus mencegah para pengungsi masuk ke Thailand. (ita/ita)