DetikNews
Selasa 26 September 2017, 06:11 WIB

Mahkamah Agung Beri Isyarat Batalkan Larangan Muslim ke AS

Yulida Medistiara - detikNews
Mahkamah Agung Beri Isyarat Batalkan Larangan Muslim ke AS Presiden Amerika Serikat Donald Trump (Foto: REUTERS/Yuri Gripas)
Jakarta - Mahkamah Agung Amerika serikat memberi isyarat pihaknya dapat menghentikan larangan kontroversial terkait pembatasan Muslim ke AS seperti yang diperintahkan Presiden Donald Trump. Hal tersebut karena ada pembatalan pemberian argumen lisan oleh pengadilan tinggi AS.

Dilansir dari Reuters, Selasa (26/9/207), Pengadilan tinggi membatalkan argumen lisan yang dijadwalkan pada 10 Oktober mendatang. Argumen itu untuk memutuskan apakah argumen perintah eksekutif yang dikeluarkan pada 6 Maret itu bersifat diskriminatif.

Larangan tersebut diberhentikan sejak hari Minggu (24/9). Trump menggantinya dengan sebuah pengunguman yang membatasi perjalanan dari Iran, Libya, Suriah, Yaman, Somalia, Chad dan Korea Utara tanpa batasan waktu.

Selain itu, pejabat pemerintah tertentu seperti dari Venezuela juga akan dilarang. Larangan baru yang dikeluarkan Trump bisa mempengaruhi puluhan ribu imigran dan pengunjung potensial.

Sepanjang tahun ini, Trump telah berusaha untuk membuat larangan masuk ke AS dikabulkan oleh pengadilan. Pengumuman yang dilakukan pada Minggu kemarin, menurut Trump, diperlukan untuk menyaring ancaman teroris atau ancaman keamanan publik, dan berkurangnya kerentanan terhadap serangan hukum.

Menurut pandangan ahli, larangan tersebut dinilai sebagai upaya Trump untuk mewujudkan janji kampanyenya. Namun, pengadilan berpendapat lain dengan mempertimbangkan pertimbangan ahli dan semakin sedikitnya godaan.

"Hal tersebut terlihat seperti masalah prasangka atau keinginan untuk memenuhi janji kampanye," kata profesor di University of Virginia, Saikrishna Prakash.

Dalam waktu singkat, pengadilan tingggi meminta pemenuhan administrasi oleh Trump dan penantang larangan tersebut untuk melakukan pengarahan apakah kasus tersebut harus diberhentikan.

Sebelumnya larangan Trump pada 6 Maret lalu memicu kemarahan warga internasional dan dengan cepat diblokir oleh pengadilan federal karena dianggap diskriminasi. Pelarangan masuknya warga dari sejumlah negara juga dinilai inkonstitusional atau melanggar undang-undang imigrasi.

Pada Juni lalu, Mahkamah Agung AS mengizinkan sebuah versi terbatas dari larangan tersebut untuk terus berlanjut. Sementara para hakim bersiap untuk mendengar argumen mengenai legalitasnya pada tanggal 10 Oktober.

Pemerintah AS mengatakan presiden memiliki kewenangan yang luas dalam masalah imigrasi dan keamanan nasional. Namun pihak penantang larangan tersebut berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan undang-undang Konstitusi AS untuk mendukung satu agama daripada agama lain.

Mereka mengutip pernyataan yang dibuat Trump selama kampanye 2016 untuk menjadi presiden, termasuk seruannya terkait 'penghentian total dan menyeluruh terhadap Muslim yang memasuki Amerika Serikat'.

Dalam beberapa jam setelah pengumuman pada hari Minggu itu, perwakilan dari jaksa agung Hawaii, New York dan California mengatakan bahwa kantor mereka sedang mengkaji pembatasan baru tersebut. Sedangkan organisasi advokasi mencela hal itu karena hal yang sama.

Jika pengadilan menolak kasus ini, masih ada isu terpisah apakah hakim akan mengeluarkan keputusan pengadilan rendah yang menyimpang untuk membatalkan larangan tersebut. Pemerintah ingin menghapus preseden yang membatasi kewenangannya sementara para penantang ingin mempertahankannya karena alasan yang sama.
(yld/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed