Rabu 13 September 2017, 17:47 WIB
AS Berhenti Terbitkan Visa Tertentu untuk Warga Kamboja
Ilustrasi (REUTERS/Mike Segar)
Phnom Penh - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk berhenti menerbitkan beberapa jenis visa untuk warga Kamboja. Penghentian ini dilakukan karena otoritas Kamboja tak mau menerima kembali sejumlah warganya yang dideportasi dari AS.
Dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Rabu (13/9/2017), Kedubes AS di Phnom Penh menyatakan penghentian penerbitan visa ini hanya berlaku untuk jenis visa tertentu. Penghentian penerbitan visa AS untuk warga Kamboja ini telah diberlakukan pekan ini. Kebijakan baru ini diberlakukan saat pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang gencar menargetkan imigran ilegal di wilayah AS.
Ditegaskan Kedubes AS, keputusan membatasi penerbitan visa ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS untuk setiap negara yang menolak untuk menerima atau secara tidak beralasan terus menunda kepulangan warga negaranya yang dideportasi.
"Menteri Luar Negeri harus memerintahkan pejabat konsuler untuk menangguhkan penerbitan visa hingga diinformasikan lebih lanjut oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri bahwa negara yang bersangkutan telah menerima individu-individu itu (yang dideportasi)," demikian pernyataan Kedubes AS di Phnom Penh.
Pihak Kedubes AS di Phnom Penh telah berhenti menerbitkan visa untuk kalangan pegawai Kementerian Luar Negeri Kamboja dengan jabatan di atas Direktur Jenderal beserta keluarga mereka, dengan pengecualian terbatas.
Perdebatan soal pemulangan warga Kamboja yang dideportasi AS, hanya satu dari sekian banyak isu yang menjadi pertentangan kedua negara. Kamboja sebelumnya menuding pemimpin oposisi Kem Sokha yang kini ditahan, merencanakan pengkhianatan negara dengan dukungan AS.
Awal tahun ini, otoritas Kamboja berhenti menerima warga negaranya yang dideportasi AS. Kebanyakan warga Kamboja yang dideportasi itu telah dinyatakan bersalah atas tindak kriminal di wilayah AS. Otoritas Kamboja beralasan, pihaknya ingin melakukan negosiasi ulang terkait kesepakatan penyelesaian bagi pendeportasian itu, dengan alasan HAM.
Menanggapi keputusan AS soal penghentian penerbitan visa, otoritas Kamboja bereaksi keras. Juru bicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan, menyatakan hal tersebut menunjukkan AS tidak mengakui HAM.
"Kamboja masih bekerja sama dengan AS. Tapi sementara AS memberitahu dunia bahwa mereka menghormati HAM, dalam kenyataannya tidak demikian. Mereka hanya menjatuhkan bom untuk membunuh orang-orang," tegas Siphan.
(nvc/ita)
Dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Rabu (13/9/2017), Kedubes AS di Phnom Penh menyatakan penghentian penerbitan visa ini hanya berlaku untuk jenis visa tertentu. Penghentian penerbitan visa AS untuk warga Kamboja ini telah diberlakukan pekan ini. Kebijakan baru ini diberlakukan saat pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang gencar menargetkan imigran ilegal di wilayah AS.
Ditegaskan Kedubes AS, keputusan membatasi penerbitan visa ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS untuk setiap negara yang menolak untuk menerima atau secara tidak beralasan terus menunda kepulangan warga negaranya yang dideportasi.
"Menteri Luar Negeri harus memerintahkan pejabat konsuler untuk menangguhkan penerbitan visa hingga diinformasikan lebih lanjut oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri bahwa negara yang bersangkutan telah menerima individu-individu itu (yang dideportasi)," demikian pernyataan Kedubes AS di Phnom Penh.
Pihak Kedubes AS di Phnom Penh telah berhenti menerbitkan visa untuk kalangan pegawai Kementerian Luar Negeri Kamboja dengan jabatan di atas Direktur Jenderal beserta keluarga mereka, dengan pengecualian terbatas.
Perdebatan soal pemulangan warga Kamboja yang dideportasi AS, hanya satu dari sekian banyak isu yang menjadi pertentangan kedua negara. Kamboja sebelumnya menuding pemimpin oposisi Kem Sokha yang kini ditahan, merencanakan pengkhianatan negara dengan dukungan AS.
Awal tahun ini, otoritas Kamboja berhenti menerima warga negaranya yang dideportasi AS. Kebanyakan warga Kamboja yang dideportasi itu telah dinyatakan bersalah atas tindak kriminal di wilayah AS. Otoritas Kamboja beralasan, pihaknya ingin melakukan negosiasi ulang terkait kesepakatan penyelesaian bagi pendeportasian itu, dengan alasan HAM.
Menanggapi keputusan AS soal penghentian penerbitan visa, otoritas Kamboja bereaksi keras. Juru bicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan, menyatakan hal tersebut menunjukkan AS tidak mengakui HAM.
"Kamboja masih bekerja sama dengan AS. Tapi sementara AS memberitahu dunia bahwa mereka menghormati HAM, dalam kenyataannya tidak demikian. Mereka hanya menjatuhkan bom untuk membunuh orang-orang," tegas Siphan.
(nvc/ita)
