Dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Rabu (13/9/2017), Kedubes AS di Phnom Penh menyatakan penghentian penerbitan visa ini hanya berlaku untuk jenis visa tertentu. Penghentian penerbitan visa AS untuk warga Kamboja ini telah diberlakukan pekan ini. Kebijakan baru ini diberlakukan saat pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang gencar menargetkan imigran ilegal di wilayah AS.
Ditegaskan Kedubes AS, keputusan membatasi penerbitan visa ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS untuk setiap negara yang menolak untuk menerima atau secara tidak beralasan terus menunda kepulangan warga negaranya yang dideportasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihak Kedubes AS di Phnom Penh telah berhenti menerbitkan visa untuk kalangan pegawai Kementerian Luar Negeri Kamboja dengan jabatan di atas Direktur Jenderal beserta keluarga mereka, dengan pengecualian terbatas.
Perdebatan soal pemulangan warga Kamboja yang dideportasi AS, hanya satu dari sekian banyak isu yang menjadi pertentangan kedua negara. Kamboja sebelumnya menuding pemimpin oposisi Kem Sokha yang kini ditahan, merencanakan pengkhianatan negara dengan dukungan AS.
Awal tahun ini, otoritas Kamboja berhenti menerima warga negaranya yang dideportasi AS. Kebanyakan warga Kamboja yang dideportasi itu telah dinyatakan bersalah atas tindak kriminal di wilayah AS. Otoritas Kamboja beralasan, pihaknya ingin melakukan negosiasi ulang terkait kesepakatan penyelesaian bagi pendeportasian itu, dengan alasan HAM.
Menanggapi keputusan AS soal penghentian penerbitan visa, otoritas Kamboja bereaksi keras. Juru bicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan, menyatakan hal tersebut menunjukkan AS tidak mengakui HAM.
"Kamboja masih bekerja sama dengan AS. Tapi sementara AS memberitahu dunia bahwa mereka menghormati HAM, dalam kenyataannya tidak demikian. Mereka hanya menjatuhkan bom untuk membunuh orang-orang," tegas Siphan.
(nvc/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini