Ditekan Soal Rohingya, Ini Kata Pemerintah Myanmar

Yangon - Pemerintah Myanmar terus didesak untuk menghentikan kekerasan di negara bagian Rakhine, yang telah menyebabkan lebih dari 300 ribu warga muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Desakan tersebut juga datang dari pemerintah Amerika Serikat yang menyerukan perlindungan warga sipil.

Pemerintah Myanmar menyatakan, pasukan keamanannya saat ini tengah memerangi para militan Rohingya yang melancarkan serangan ke pos-pos polisi dan pangkalan militer di Rakhine pada 25 Agustus lalu. Menurut pemerintah Myanmar, pasukan keamanan melakukan semampu mereka untuk tidak membahayakan warga sipil.

Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan, pemerintah Myanmar juga prihatin akan penderitaan semua komunitas yang terdampak dari eskalasi kekerasan belakangan ini.

"Pemerintah Myanmar sepenuhnya ikut merasakan keprihatinan komunitas internasional terkait pengungsian dan penderitaan semua komunitas yang terdampak oleh eskalasi kekerasan terbaru yang dipicu oleh aksi-aksi terorisme," demikian statemen Kementerian Luar Negeri Myanmar seperti dilansir kantor berita Reuters, Selasa (12/9/2017).

Sebelumnya, Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Zeid Ra'ad al-Hussein menuding otoritas Myanmar melakukan serangan sistematis terhadap Rohingya. Bahkan menurutnya, pembersihan etnis tengah berlangsung di negara Myanmar.

Dikatakannya, operasi militer yang terjadi di Rakhine sekarang 'luar biasa berlebihan.'

"Kami sudah menerima berbagai laporan dan gambar satelit yang menunjukkan pasukan keamanan dan milisi setempat membakari desa-desa Rohingya, dan pengakuan-pengakuan yang konsisten tentang pembunuhan ekstra yudisial, antara lain penembakan terhadap warga sipil," tuturnya.

"Saya menyerukan pemerintah (Myanmar) untuk menghentikan operasi militer yang kejam ini, dengan pertanggungjawaban atas segala pelanggaran yang telah terjadi dan menghentikan seluruh pola diskriminasi yang meluas dan parah terhadap warga Rohingya," imbuhnya.
(ita/ita)