PBB Keluarkan Sanksi Baru terhadap Korut, Sanksi ke-9 Sejak 2006

New York - Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang disusun oleh Amerika Serikat, mengenai penerapan sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut) menyusul uji coba nuklirnya belum lama ini. Resolusi ini diadopsi pada Senin (11/9) waktu setempat dengan suara bulat oleh keseluruhan 15 negara anggota DK PBB, termasuk China dan Rusia yang merupakan sekutu Korut.

Resolusi ini mengatur tentang penerapan larangan ekspor tekstil Korut dan pembatasan impor minyak mentah. Ini merupakan resolusi sanksi ke-9 terhadap Korut, yang diadopsi secara bulat oleh ke-15 negara anggota DK PBB sejak tahun 2006 atas program rudal dan nuklirnya.

"Kami tidak merasa senang dalam memperkuat sanksi-sanksi hari ini. Kami tidak mencari-cari perang," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley kepada DK PBB usai voting seperti dilansir kantor berita Reuters, Selasa (12/9/2017).

"Jika Korut setuju untuk menghentikan program nuklir, dia bisa merebut kembali masa depannya ... Jika Korut meneruskan jalan berbahayanya, kami akan terus dengan tekanan lebih jauh," imbuh Haley yang menyebut "hubungan kuat" antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Xi Jinping berperan dalam keberhasilan negosiasi resolusi.

Sepekan lalu, Haley menyerukan sanksi-sanksi paling keras terhadap Korut. Namun setelah berhari-hari negosiasi, Washington membatalkan sejumlah usulan sanksi demi mendapatkan dukungan Rusia dan China. Usulan sanksi yang dibatalkan itu termasuk embargo minyak dan pembekuan aset pemimpin Korut Kim Jong-Un serta larangan perjalanan untuknya.

Sesuai resolusi baru ini, maka kini Korut dilarang mengeskpor tekstil -- ekspor terbesar keduanya setelah batubara dan mineral lainnya pada tahun 2016, yang berjumlah total US$ 752 juta, menurut data dari Badan Promosi Perdagangan-Investasi Korea. Hampir 80 persen ekspornya ditujukan ke China. Resolusi ini juga menerapkan pembatasan ekspor minyak mentah ke Korut. China memasok sebagian besar minyak mentah Korut.



(ita/ita)