DetikNews
Sabtu 09 September 2017, 11:33 WIB

AS Minta DK PBB Gelar Voting Soal Sanksi Baru terhadap Korut

Rita Uli Hutapea - detikNews
AS Minta DK PBB Gelar Voting Soal Sanksi Baru terhadap Korut Kim Jong-Un periksa bom hidrogen (Foto: KCNA via REUTERS)
Washington - Pemerintah Amerika Serikat meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan voting atas draf resolusi yang mengatur sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut), terkait program nuklir dan rudalnya. AS meminta voting dilakukan pada Senin (11/9) mendatang.

Menurut draf resolusi tersebut seperti dilansir kantor berita Reuters, Sabtu (9/9/2017), pemerintah AS menginginkan DK PBB menerapkan embargo minyak atas Korut, juga melarang ekspor tekstil dan perekrutan tenaga kerja Korut di luar negeri, serta membekukan aset pemimpin Korut Kim Jong-Un dan menerapkan larangan bepergian untuknya.

Belum jelas apakah China dan Rusia yang merupakan sekutu Korut, akan mendukung resolusi tersebut. Sebagai negara anggota tetap DK PBB, Rusia dan China memiliki hak veto untuk menggagalkan resolusi tersebut.

Seorang pejabat senior AS menyatakan, Rusia dan China kemungkinan hanya akan menyetujui larangan ekspor tekstil Korut. Sebelumnya, pejabat-pejabat pemerintah China telah mengungkapkan kekhawatiran bahwa penerapan embargo minyak bisa memicu ketidakstabilan parah di negara tetangganya itu.

Pemerintah Korut pun telah bersumpah akan mengambil 'langkah balasan yang sangat keras' terhadap tekanan Amerika Serikat (AS) maupun sanksi-sanksi baru. Komentar keras ini dilontarkan setelah AS meminta PBB mengembargo minyak dan membekukan aset Kim Jong-Un, pemimpin Korut.

Seperti dilansir Reuters, ancaman Korut itu disampaikan delegasi Korut dalam forum ekonomi di Vladivostok, Timur Jauh, Rusia melalui pernyataannya. Dalam pernyataan yang sama, Korut juga menuding AS ingin berperang.

"Kami akan menanggapi tekanan dan sanksi yang direncanakan secara biadab oleh Amerika Serikat, dengan langkah balasan yang sangat keras dari kami," tegas pernyataan delegasi Korut tersebut.

Lebih lanjut, Menteri Urusan Hubungan Perekonomian Eksternal Korut, Kim Yong-Jae, yang hadir dalam forum itu menyebut setiap tekanan dan sanksi yang ditujukan untuk Korut adalah sebuah kesalahan.

"Upaya menggunakan tekanan dan sanksi agresif yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengintimidasi kami dan membuat kami mengubah arah, adalah sebuah kesalahan besar," tegas Kim Yong-Jae dalam forum itu, seperti dikutip kantor berita Rusia, TASS.

"Amerika Serikat seharusnya selalu ingat soal status nuklir negara kami, yang memiliki bom nuklir dan bom hidrogen dan rudal balistik antarbenua," imbuhnya.
(ita/ita)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed