Desmond Tutu Ungkit Ketidakadilan yang Pernah Dialami Suu Kyi

Yangon - Peraih Nobel, Desmond Tutu meminta pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi untuk menghentikan kekerasan terhadap warga minoritas muslim Rohingya. Dia bahkan mengungkit tentang bagaimana Suu Kyi pun pernah menjadi korban ketidakadilan.

Dalam surat terbuka untuk Suu Kyi, Tutu mengatakan bahwa "kengerian yang terjadi" dan "pembersihan etnis" di negara bagian Rakhine telah memaksanya untuk bersuara melontarkan kecaman terhadap wanita yang dikaguminya itu.

"Saya sekarang tua, jompo dan telah resmi pensiun, namun harus melanggar sumpah saya untuk tetap diam soal urusan publik karena kesedihan mendalam akan penderitaan minoritas muslim di negara Anda, Rohingya," demikian ditulis Emeritus Uskup Agung Afrika Selatan itu mengawali surat terbukanya untuk Suu Kyi, seperti dilansir The Guardian, Jumat (8/9/2017).

"Dalam hati saya, Anda adalah adik perempuan yang tersayang. Selama bertahun-tahun, saya memiliki sebuah foto Anda di atas meja saya untuk mengingatkan saya akan ketidakadilan yang Anda alami dan pengorbanan Anda karena cinta dan komitmen Anda untuk rakyat Myanmar. Anda melambangkan kebenaran," tulis tokoh spiritual berumur 85 tahun itu dalam suratnya.

Dalam suratnya, Tutu menyinggung tentang apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai "pembersihan etnis" dan sebagian lainnya menyebut sebagai "genosida perlahan" terhadap Rohingya, terus berlangsung di Myanmar, dan meningkat belakangan ini.

"Sungguh tidak layak bagi sebuah simbol kebajikan untuk memimpin negara seperti itu; ini hanya menambah rasa sakit kami," tulis Tutu, merujuk pada penderitaan Rohingya yang disaksikan dunia.

"Gambar-gambar yang kami lihat yang menunjukkan penderitaan Rohingya, membuat kami merasakan sakit dan kengerian," imbuh Tutu.

Tutu dan Suu Kyi sama-sama pernah menerima Nobel Perdamaian. Tutu menerimanya pada tahun 1984 dan Suu Kyi pada tahun 1991 dengan gelar sebagai 'juara demokrasi'.

"Saudariku tersayang: Jika harga politik bagi kenaikan Anda ke jabatan tertinggi di Myanmar adalah kebungkaman Anda, harganya jelas terlalu mahal. Negara yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri, yang gagal mengakui dan melindungi martabat dan kelayakan seluruh rakyatnya, bukanlah negara yang bebas," tulis Tutu mengakhiri suratnya.

(ita/ita)