Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman menyatakan, gelombang kekerasan terbaru di Rakhine menunjukkan bahwa pemerintah Myanmar hanya membuat sedikit kemajuan, jika ada, dalam menemukan solusi damai atas masalah-masalah yang dihadapi minoritas Rohingya, yang kebanyakan tinggal di Rakhine, dekat perbatasan Bangladesh.
"Berdasarkan perkembangan ini, Malaysia yakin bahwa masalah kekerasan yang berlanjut dan diskriminasi terhadap Rohingya harus diangkat ke sebuah forum internasional yang lebih tinggi," kata Anifah dalam statemen seperti dilansir kantor berita Reuters, Selasa (5/9/2017).
Konflik terbaru pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu, saat kelompok militan Rohingya atau ARSA menyerang puluhan pos kepolisian dan sebuah pangkalan militer Myanmar. Serangan itu memicu operasi militer di Rakhine yang menewaskan 400 orang dan memicu eksodus warga Rohingya. Menurut penghitungan terbaru relawan PBB, sedikitnya 123.600 warga Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh. Angka itu tercatat sejak 25 Agustus 2017, saat Rakhine kembali bergolak.
Otoritas Myanmar menegaskan operasi militer yang dilakukannya di Rakhine bertujuan menumpas teroris dan berlangsung sah menurut hukum. Myanmar menuding militan Rohingya yang membakar rumah-rumah warga dan membunuh warga sipil. Namun pemantau HAM dan pengungsi Rohingya di Bangladesh menyebut militer Myanmar bertanggung jawab atas berbagai aksi kekerasan untuk mengusir warga Rohingya keluar dari Rakhine. (ita/ita)
