Lagi! Putin Ancam Usir 155 Staf Diplomatik AS dari Rusia

Beijing - Pertikaian diplomatik antara Rusia dengan Amerika Serikat (AS) masih berlanjut. Yang terbaru, Presiden Rusia Vladimir Putin, mengancam akan kembali mengusir 155 staf diplomatik AS dari negaranya.

"Kami memiliki hak untuk mengambil keputusan terkait berapa banyak diplomat Amerika yang bisa ada di Moskow. Tapi kami tidak akan melakukan itu saat ini," tegas Putin dalam konferensi pers usai pertemuan negara-negara BRICS di China, seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (5/9/2017).

"Mari kita tunggu dan lihat bagaimana perkembangan situasi ke depannya," imbuhnya. BRICS merupakan asosiasi dari lima negara berkembang terbesar, yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

Baca juga: AS Perintahkan Rusia Menutup Konsulat dan 2 Kantornya

Otoritas Rusia sebelumnya telah mengusir 755 staf diplomatik AS dari wilayahnya. Dengan pengusiran yang berlaku efektif pada 1 September itu, maka kini hanya ada 455 staf diplomatik AS di Rusia. Jumlah itu sama dengan jumlah staf diplomatik Rusia yang ada di AS saat ini.

Pernyataan tegas Putin ini disampaikan saat membahas soal AS yang disebutnya salah menghitung 155 orang yang bertugas pada misi diplomatik Rusia di markas PBB di New York, sebagai diplomat Rusia di AS. Jika 155 staf misi Rusia untuk PBB itu juga diusir dari AS, Putin menegaskan, staf diplomatik AS di Rusia juga akan berkurang jumlahnya.

Atau dengan kata lain, Putin menegaskan AS hanya akan memiliki 300 staf diplomatik di wilayah Rusia. "Jadi 455 dikurangi 155," ucap Putin.

Baca juga: Staf Diplomatik Diusir, AS Kurangi Layanan Visa untuk Warga Rusia

Ancaman pengusiran staf diplomatik AS ini dilontarkan Putin setelah otoritas AS memerintahkan Rusia untuk menutup fasilitas diplomatik di beberapa kota AS. Putin bahkan menyatakan akan membawa pemerintah AS ke pengadilan, atas tudingan pelanggaran hak properti.

"Bahwa Amerika mengurangi jumlah (personel pada) fasilitas diplomatik kami -- itu menjadi hak mereka," ucap Putin.

"Namun untuk (menutup) gedung dan fasilitas kami, ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini jelas pelanggaran hak properti Rusia. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, saya akan memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk pergi ke pengadilan -- dan kita lihat seberapa efisiennya peradilan AS yang banyak dipuji," tegasnya.

(nvc/ita)