Melania Trump Puji Pemberdayaan Wanita di Arab Saudi

Riyadh - Melania Trump, istri Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, memuji pemberdayaan wanita di Arab Saudi. Pujian ini seolah menghapuskan atau mengabaikan berbagai perlakuan tak adil yang dialami kaum wanita Saudi selama ini.

Seperti dilansir Press TV, Senin (22/5/2017), pujian ini disampaikan Melania saat mengunjungi pusat layanan perusahaan energi General Electric Saudi yang semua pegawainya wanita di Riyadh, pada Minggu (21/5) waktu setempat. Melania menemani Trump yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke kawasan Timur Tengah.

"Ini soal mendapatkan keseimbangan," tutur Melania kepada para wanita yang bekerja di perusahaan itu.

"Saya menikmati berbicara dengan wanita-wanita luar biasa yang bekerja keras di pusat layanan ini. Langkah besar menuju pemberdayaan wanita," ucap Melania melalui akun Twitter-nya usai kunjungan itu.

Pujian Melania itu disampaikan tanpa mempertimbangkan fakta bahwa Saudi sejak lama dikenal sebagai negara dengan kesenjangan jenis kelamin paling besar di dunia. Tahun 2016, Saudi berada di posisi 141 dari 144 dalam Indeks Kesenjangan Gender Global.

Beberapa tahun terakhir, rezim Al-Saud di Saudi menuai tekanan dari berbagai kelompok HAM soal perlakuannya terhadap kaum wanita.

Wanita Saudi harus hidup di bawah pengawasan kaum pria yang merupakan saudara atau suami mereka. Mereka tidak bisa bepergian, belajar dan menjalani perawatan medis tanpa izin suami atau saudara pria mereka.

Kaum wanita di Saudi juga dilarang menggunakan hak suara dalam pemilu hingga tahun 2015, saat mereka diizinkan memilih dalam pemilu lokal.

Saudi merupakan satu-satunya negara di dunia yang melarang wanita mengemudi mobil. Jika larangan ini dilanggar, mereka akan ditangkap, dijebloskan ke penjara dan bahkan dihukum cambuk.

Pada Januari lalu, Pelapor Khusus PBB untuk HAM Philip Alston menyerukan agar larangan wanita untuk mengemudi dan pembatasan akses untuk kaum wanita dicabut. Namun ironisnya, pada April lalu, Saudi merupakan salah satu dari 13 negara yang dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) untuk menjadi anggota Komisi Status Wanita.

(nvc/ita)