Malaysia Serukan Myanmar Terima Rohingya Sebagai Warga Negara

Kuala Lumpur - Pemerintah Malaysia menyerukan pemerintah Myanmar untuk menerima warga minoritas muslim Rohingya sebagai warga negara mereka. Disebutkan bahwa cara militer Myanmar memperlakukan warga Rohingya bertentangan dengan prinsip-prinsip ASEAN.

Deputi Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya menutup Konferensi Internasional mengenai Rohingya yang digelar di Kuala Lumpur selama tiga hari.

Konferensi tersebut dihadiri oleh sekitar 1.000 partisipan yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah, diplomat dan utusan organisasi-organisasi nonpemerintah (NGO) dari Indonesia, Turki, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Arab Saudi, Inggris, Sudan, Thailand, Laos dan India.

Konferensi bertemakan "Penderitaan Rohingya: Mencari Solusi" tersebut digelar untuk menganalisa isu-isu yang melingkupi etnis Rohingya dan efek geopolitik, serta mencari solusi strategis jangka panjang.

"Teman-teman kami di Myanmar harus menghentikan semua kegilaan ini dan membuktikan pada ASEAN bahwa mereka bisa menerima minoritas muslim Rohingya sebagai warga negara mereka," tutur Ahmad Zahid seperti dilansir The Star, Jumat (17/3/2017).

Dikatakan Ahmad Zahid, dirinya kecewa karena kekerasan masih kerap menimpa warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar.

"Kami menyerukan berakhirnya kekejaman di Rakhine secepat mungkin. Apa yang mereka lakukan pada muslim tersebut tidak bisa diterima," tegasnya.

"Myanmar harus mengakhiri krisis ini segera. Mereka harus menghentikan pembunuhan, pembakaran rumah dan menghentikan pelanggaran terhadap kaum wanita dan anak-anak perempuan," tandas Ahmad Zahid.

"Malaysia akan terus membantu Rohingya dan kami berharap komunitas internasional juga akan mengulurkan tangan untuk membantu," tandasnya.

Dalam konferensi mengenai Rohingya tersebut, disampaikan agar militer Myanmar melunakkan sikapnya terhadap warga Rohingya. Juga diserukan adanya dana khusus untuk membantu Rohingya, dengan kontribusi awal berasal dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).

(ita/ita)