Park Geun-Hye Lengser, Pilpres Korsel Digelar Paling Lambat 9 Mei

Seoul -

Presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun-Hye telah resmi dimakzulkan terkait skandal korupsi. Langkah selanjutnya, Korsel akan menggelar pemiihan umum untuk memilih presiden baru sebagai pengganti Park, paling lambat 9 Mei nanti.

Dituturkan Ketua Komisi Pemilu Nasional Korsel (NEC), Kim Yong-Deok, seperti dilansir Reuters dan AFP, Sabtu (11/3/2017), pemilu akan digelar secara bebas dan adil bagi seluruh rakyat Korsel. Kim menegaskan, pemilu selambat-lambatnya akan digelar pada 9 Mei mendatang.

Mahkamah Konstitusi Korsel secara resmi memakzulkan Park pada Jumat (10/3) terkait skandal korupsi yang menyeretnya. Putusan itu memperkuat hasil voting pemakzulan yang digelar parlemen Korsel pada Desember 2016 lalu. Sesuai Konstitusi Korsel, pemilihan presiden baru harus digelar dalam waktu 60 hari setelah presiden lama dimakzulkan.

Baca juga: Bentrok dengan Polisi, Satu Lagi Pendukung Presiden Korsel Tewas

Dalam pernyataan yang disiarkan secara langsung oleh televisi Korsel, Kim menyatakan kekhawatirannya soal perbedaan pandangan politik yang berpotensi memanaskan situasi menjelang pilpres nantinya. Dia menyerukan rakyat Korsel untuk mengatasi perbedaan itu dan ikut serta dalam pilpres nantinya.

"Pemilihan presiden tahun ini harus menjadi kesempatan untuk memulihkan persatuan dan integrasi nasional, terlepas dari konflik dan perbedaan yang ada," tegas Kim seperti dilansir kantor berita Korsel, Yonhap.

"NEC memandang penting makna pemilu ini, yang akan digelar di bawah situasi genting, dengan berat hati dan akan memenuhi kewajiban konstitusional kita untuk menyelenggarakan pemilu yang tegas dan adil," imbuhnya.

Baca juga: Presiden Korsel Dimakzulkan karena Temannya Campuri Urusan Negara

Lebih lanjut, Kim menegaskan bahwa pilpres tahun ini akan dipersiapkan dalam waktu yang sangat singkat. Dia menyatakan, NEC akan segera menyebarkan informasi soal para kandidat dan visi-misi mereka, serta menyerukan setiap kandidat nantinya untuk berkompetisi secara adil dan sesuai hukum.

"Pemilihan presiden tahun ini sangat penting karena menjadi pertaruhan nasib Republik Korea. Tolong berpartisipasi dalam pemungutan suara dan tunjukkan dengan jelas bagaimana kedaulatan datang dari rakyat dan otoritas pemerintahan juga datang dari rakyat," tandasnya.


(nvc/tor)