.webp)
Gas saraf VX masuk dalam daftar senjata pemusnah massal sesuai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penggunaannya dilarang secara global di bawah Konvensi Senjata Kimia. Namun Korut tidak ikut menandatangani konvensi itu.
Dalam kasus pembunuhan Jong-Nam, sedikitnya 8 warga Korut diidentifikasi terlibat oleh otoritas Malaysia. Baik Korsel maupun Amerika Serikat (AS) meyakini rezim Korut berada di balik pembunuhan Jong-Nam. Namun Korut membantah keras tudingan keterlibatan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kunjungi 20detik untuk video-video menarik lainnya
Baca juga: Pakar Korsel: Korut Miliki 5 Ribu Ton Senjata Kimia Termasuk VX
"Pengiriman nyata VX -- zat mematikan yang dilarang Konvensi Senjata Kimia -- dari Korea Utara ke Malaysia merupakan pelanggaran tercela terhadap hukum internasional di samping fakta bahwa Korea Utara bukan penanda tangan konvensi itu," imbuh Rubin yang pernah menjabat asisten Menteri Luar Negeri AS.
Rubin menekankan bahwa penghentian impor batu bara dari Korut oleh China, membuat rezim komunis itu kehilangan salah satu sumber pendapatan terbesar. Di sisi lain, kelompok teroris termasuk Al-Qaeda sedang berjuang keras mencari senjata pemusnah massal.
"Tepatnya perkawinan mengerikan antara terorisme dengan senjata pemusnah massal (WMD) seperti ini yang dianggap pemerintahan (Presiden George W) Bush sebagai pembenaran perang di Irak. Akan masuk akal untuk memperkirakan Presiden Donald Trump dan timnya akan mengupayakan pencegahan hal itu. Ini bukan persoalan partisan," jelasnya.
"Sementara kita memiliki bukti yang menunjukkan niat Pyongyang untuk melakukan proliferasi senjata kimia, kita mengetahui bahwa mereka bisa memindahkan teknologi rudal canggih dan kemungkinan teknologi itu yang memampukan Suriah membangun reaktor nuklir yang dihancurkan oleh Israel, beberapa tahun lalu," imbuh Rubin.
Baca juga: Kasus Kim Jong-nam: Korut Jelaskan Soal Zat Saraf VX di Jenewa
Lebih lanjut, Rubin menyebut, Korut menjadi ujian pertama bagi kebijakan luar negeri pemerintahan Trump. Dia juga memperkirakan pemerintahan Trump tidak memahami betapa seriusnya persoalan Korut ini.
"Setiap pemerintahan baru harus menghadapi krisis kebijakan luar negeri pada awalnya. Risiko proliferasi Korut yang seharusnya membuat khawatir. Sampai presiden dan timnya segera bertindak, diperkirakan pemerintahan akan gagal pada ujian pertama, dan jika demikian, sama saja gagal memenuhi tanggung jawab untuk melindungi dan membela rakyat Amerika Serikat," tandasnya.
(nvc/ita)
