"Belum pernah hal seperi ini terjadi di Gedung Putih dalam sejarah panjang kami meliput berbagai pemerintahan dari partai-partai berbeda," cetus Dean Baquet, editor eksekutif The New York Times dalam statemen seperti dilansir kantor berita Reuters, Sabtu (25/2/2017).
"Kami memprotes keras pengecualian The New York Times dan organisasi-organisasi berita lainnya. Akses bebas media ke pemerintahan yang transparan jelas merupakan kepentingan nasional yang krusial," tegasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya pikir kami akan melawan dengan agresif," ujarnya. "Kami tak akan hanya duduk diam dan membiarkan adanya narasi palsu, berita palsu, fakta-fakta yang tidak akurat di luar sana," imbuh Spicer.
Asosiasi Koresponden Gedung Putih (WHCA) juga memprotes pelarangan tersebut. "Dewan WHCA memprotes keras bagaimana pertemuan hari ini ditangani oleh Gedung Putih," kata Jeff Mason, presiden asosiasi tersebut.
Protes keras juga datang dari CNN. Lewat cuitan di akun resmi Twitternya, media tersebut menyatakan bahwa keputusan Gedung Putih merupakan hal yang tak bisa diterima. "Tampaknya inilah cara mereka membalas ketika Anda melaporkan fakta-fakta yang tidak mereka suka. Terlepas dari itu, kami akan terus melaporkan," demikian cuitan CNN.
Sebelumnya, Presiden Donald Trump kerap mengkritik media-media yang tidak diundang tersebut. Trump bahkan pernah menyebut media tersebut memberikan "berita palsu" dan menyebut mereka sebagai "musuh" rakyat Amerika.
Saat kampanye kepresidenan tahun lalu pun, tim Trump bahkan sempat melarang sejumlah media, termasuk The Washington Post dan BuzzFeed meliput acara-acara kampanye. Ini dilakukan setelah tim Trump memprotes pemberitaan media tersebut. (ita/ita)











































