"Hingga saat ini di Istanbul, dokumen-dokumen sudah disiapkan dan dikirimkan untuk proses lebih lanjut ke Kementerian (Dalam Negeri) untuk 2 ribu keluarga," tutur Gubernur Istanbul, Vasip Sahin, kepada wartawan di Istanbul seperti dilansir AFP, Jumat (24/2/2017).
Namun sesaat setelah pernyataan Sahin itu dilaporkan berbagai media Turki, Wakil Perdana Menteri Veysi Kaynak memberi komentar sebaliknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dijadwalkan, pada 16 April mendatang, warga Turki akan memvoting referendum untuk memperkuat kekuatan Presiden Recep Tayyip Erdogan di bawah sistem pemerintahan yang mirip seperti Prancis dan Amerika Serikat (AS).
"Agar tidak ada keraguan, kami tidak akan mengupayakan pengabulan kewarganegaraan sebelum referendum," tegas Kaynak seperti dikutip televisi lokal NTV.
"Ada sekitar 55 juta pemilih di negara ini -- bahkan jika 15 ribu hingga 20 ribu orang menjadi warga negara kita dan menggunakan hak suara mereka, akankah hasilnya berubah?" imbuhnya.
Kaynak menegaskan, akan dilakukan pemeriksaan keamanan terhadap keluarga-keluarga Suriah itu sebelum penetapan kewarganegaraan diberikan.
(nvc/ita)











































