Didemo Selama Lima Hari, Dekrit Prokoruptor di Rumania Batal

Jakarta - Pemerintah Rumania mengeluarkan dekrit yang prokoruptor. Rakyat Rumania tidak terima dan memilih turun ke jalan menggelar demonstrasi besar-besaran. Demo itu adalah yang terbesar setelah pelengseran diktator Nicolae Ceausescu pada 1989 lampau.

Sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (5/2/2017), Perdana Menteri Rumania Sorin Grindeanu kini sudah menyatakan membatalkan sebuah dekrit yang akan melindungi para politikus dari penuntutan kasus korupsi.

Dekrit itu disebutnya bisa mendekriminalisasi sejumlah dugaan korupsi yang dikatakan pemerintah sebagai pertaruhan meredakan tekanan terkait sistem penjara. Dekrit itu dijanjikannya akan dicabut pada Minggu waktu setempat.

Keputusan pencabutan dekrit itu diambil usai lima hari disetujui kabinet. "Saya tak ingin memecah belah Rumania. Rumania tak akan terbelah menjadi dua. Sekarang Rumania terlihat terbelah dua. Keinginan terakhir saya adalah untuk melihat ini," ujar Grindeanu.

Publik di Rumania telah muak dengan dekrit itu. Telah lima hari, ratusan ribu orang tumpah ruah ke jalan memprotes dekrit itu.

"Turun! Turun!" teriak sekitar 170 ribu pegiat antikorupsi menyoraki Grindeanu di luar kantor. Mereka mengibarkan bendera Rumania.

"Mereka harus pergi. Ini adalah pemerintahan yang tidak kompeten," kata salah seorang demonstran bernama Gabriel. "Kami tak ingin melihat ini terulang kembali. Kami tak akan menyerah," imbuhnya bersemangat.

Dekrit itu dipandang sebagai langkah mundur terbesar dalam hal reformasi, sejak Rumania bergabung dengan Uni Eropa pada 2007. Dekrit itu akan membebaskan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan senilai total USD 48 ribu dari proses hukum. Dengan kata lain, dekrit itu bakal melindungi ratusan pejabat dari hukum.

Itu bisa mengakhiri penuntutan kepala partai yang sedang berkuasa, Sosial Demokrat, yakni Liviu Dragnea. Sosok ini dipandang sebagai penguasa yang sebenarnya di sebbalik Grindeanu yang baru menjabat sebulan.

Dragnea didakwa menggunakan pengaruh politiknya untuk mengamankan gaji negara untuk dua orang kadernya pada 2006 dan 2013. Namun dia membantah dakwaan itu.

Sembilan negara Barat yang punya kuasa, termasuk Jerman dan Amerika Serikat, menyatakan mereka menaruh perhatian terhadap dinamika ini. Situasi ini bisa memperburuk kemitraan Rumania dengan Uni Eropa dan NATO.

(dnu/dnu)