.webp)
"Sebagai respons terhadap langkah baru Amerika Serikat dan sebagai aksi balasan, (Iran) akan menerapkan pembatasan hukum untuk sejumlah warga dan perusahaan Amerika yang memiliki peran dalam membentuk dan mendukung kelompok teroris ekstrem di kawasan (Timur Tengah)," tegas Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (4/2/2017).
Baca juga: Pemerintahan Trump Jatuhkan Sanksi Baru untuk Iran
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengembangan dan kemampuan rudal negara ini, yang dirancang untuk tujuan pertahanan dan merupakan senjata konvensional dan tidak akan pernah digunakan kecuali untuk pertahanan yang sah, menjadi hak rakyat Iran yang didasarkan pada hukum internasional dan piagam PBB," tegas Kementerian Luar Negeri Iran.
Sanksi baru yang dijatuhkan pemerintahan Trump ini menanggapi uji coba rudal balistik yang dilakukan Iran pada Minggu (29/1) dan juga untuk dukungan Iran bagi pemberontak Houthi di Yaman, yang menyerang kapal perang Arab Saudi yang menjadi sekutu AS.
Baca juga: Gedung Putih Beri Peringatan pada Iran Usai Uji Coba Rudal
Sanksi baru AS ini menargetkan 25 individu dan perusahaan yang terkait dengan program rudal balistik Iran, serta mendukung Pasukan Quds pada Garda Revolusioner Islamis Iran. Sanksi juga dijeratkan kepada tiga jaringan berbeda yang terkait upaya mendukung program rudal Iran, yang ditentang AS.
Iran telah membenarkan militernya melakukan uji coba rudal balistik. Namun membantah uji coba itu telah melanggar kesepakatan nuklir tahun 2015. "Aksi itu sejalan dengan kekuatan pertahanan Iran dan tidak bertentangan dengan JCPOA (kesepakatan nuklir) atau resolusi (Dewan Keamanan PBB) 2231," terang Menteri Pertahanan Iran, Hossein Dehghan.
Iran juga menegaskan bahwa uji coba rudal itu tidak melanggar resolusi PBB karena hanya untuk tujuan pertahanan dan tidak didesain untuk membawa hulu ledak nuklir. Rudal Iran memiliki jangkauan hingga 2 ribu kilometer dan mampu mencapai wilayah Israel serta pangkalan AS di Timur Tengah.
(nvc/nkn)
