Duterte Ingin Gantung Mati Para Polisi Pembunuh Pengusaha Korsel

Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta maaf kepada pemerintah Korea Selatan (Korsel) atas pembunuhan pengusaha Korsel oleh sejumlah polisi Filipina. Duterte ingin menghukum gantung polisi-polisi itu dan mengirimkan kepala mereka ke Seoul, Korsel.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (27/1/2017), Duterte berjanji akan memberlakukan hukuman paling berat untuk para pelaku di balik penculikan dan pembunuhan pengusaha Korsel bernama Jee Ick-joo pada Oktober 2016 lalu.

Duterte juga kembali menyerukan agar hukuman mati kembali diberlakukan di Filipina, sehingga dia bisa menggantung mati 20 penjahat setiap harinya. "Saya akan melihat apakah mereka dijatuhi hukuman maksimum," ucap Duterte merujuk pada para polisi yang membunuh pengusaha Korsel itu.

"Anda memberikan wewenang itu kepada saya lagi, saya akan mengeksekusi mereka... Saya akan menggantung mereka dalam sehari, 20 orang dari mereka -- 20 orang per hari," imbuhnya.

"Dasar kalian anak pelacur, kalian itu polisi. Kalian akan menderita. Saya mungkin bisa mengirimkan kepala kalian ke Korea Selatan," ujar Duterte lagi.

Baca juga: Pengusaha Korsel Diculik dan Dibunuh Polisi-polisi Filipina

Pembunuhan pengusaha Korsel ini terjadi saat Kepolisian Filipina menghadapi banyak kritikan dari kelompok HAM dan para anggota parlemen setempat. Polisi dianggap menutup-nutupi dan penyalahgunaan wewenang polisi disebut merajalela.

Para pengkritik Duterte menyalahkan Presiden Filipina yang kontroversial itu, yang disebut menciptakan budaya impunitas (kekebalan hukum) dengan menjanjikan untuk melindungi polisi dalam pertempuran melawan narkoba. Para polisi yang menculik dan membunuh pengusaha Korsel ini merupakan polisi antinarkoba.

Pemberlakuan kembali hukuman mati menjadi prioritas pemerintahan Duterte. Sekutu Duterte dalam parlemen telah mengajukan rancangan undang-undang yang mengatur hukuman mati ke Kongres Filipina sejak 30 Juni 2016.

Rancangan undang-undang itu menyatakan aturan hukum yang sudah ada, tidak memiliki efek jera dan malah memperlemah sistem peradilan. Isi rancangan undang-undangan itu masih diperdebatkan di parlemen Filipina hingga kini. Pemberlakuan hukuman mati di Filipina dicabut tahun 2006 setelah ada desakan dari kelompok gereja setempat.

(nvc/ita)