Dilaporkan organisasi pemantau permukiman Yahudi, Peace Now, seperti dilansir AFP, Rabu (25/1/2017), rencana pembangunan permukiman Yahudi yang baru itu disetujui oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Avigdor Liebermen.
Peace Now menyebut rencana pembangunan 2.500 rumah ini sebagai jumlah terbesar yang pernah disetujui oleh otoritas Israel, sejak tahun 2013. Permukiman Yahudi baik di Tepi Barat maupun Yerusalem Timur dipandang ilegal di bawah hukum internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Trump Presiden AS, Israel Siap Bangun Permukiman di Yerusalem Timur
"(Israel) Menyebabkan seluruh upaya untuk mencapai solusi dua negara, gagal," imbuh pernyataan itu.
Liga Arab menyebut pemerintahan PM Netanyahu merasa 'diperkuat' dengan perkembangan situasi internasional terkini. Yang dimaksud perkembangan adanya dukungan kuat Trump untuk Israel.
Izin untuk 2.500 rumah di Tepi Barat ini diumumkan setelah pejabat Israel, pada Minggu (22/1), memberikan izin pembangunan 566 rumah di Yerusalem Timur. PM Netanyahu mengomentari izin pembangunan permukiman ini via Twitter. "Kita membangun dan kita akan terus membangun," ucapnya.
PBB mengecam keras langkah Israel itu dengan menyebutnya sebagai langkah sepihak yang menghalangi upaya perdamaian Israel-Palestina. "Untuk Sekretaris Jenderal, tidak ada rencana B selain solusi dua negara," tegas Stephane Dujarric yang merupakan juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres.
(nvc/fdn)











































