Seperti dilansir Reuters, Selasa (17/1/2017), Kementerian Luar Negeri Filipina telah mengirimkan nota diplomatik tidak resmi atau disebut 'note verbale' kepada Kedutaan Besar China di Manila, bulan lalu. Nota diplomatik itu dikirimkan setelah Filipina mengkonfirmasi laporan dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) yang berbasis di Amerika Serikat (AS) soal pemasangan serangkaian senjata di Spratlys, yang oleh China dijadikan pulau buatan.
"Tindakan China dalam memiliterisasi fitur yang menjadi sengketa itu, sangat mengganggu," sebut Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana dalam pernyataannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka tidak sesuai dengan retorika pemerintah China bahwa tujuan mereka adalah perdamaian dan persahabatan," imbuh Lorenzana.
Lorenzana memberikan komentar lebih keras daripada Menteri Luar Negeri Perfecto Yasay, yang lebih menahan diri untuk mengkritik China. Lebih lanjut, Lorenzana menyebut isu ini harus ditangani secara hati-hati dan publik harus menyadari bahwa pemerintah 'tidak tidur'.
"Ketika sesuatu terjadi yang bisa memicu semacam ancaman bagi hak kedaulatan kita, kita merilis note verbale agar kita bisa membahas hal itu dan memastikan semuanya ditangani dengan tepat," ucapnya kepada televisi lokal ANC. Lorenzana menyebut protes diplomatik sesuai dengan prosedur. Di tengah menghangatnya hubungan dengan China, otoritas Filipina masih berkewajiban melindungi kepentingan nasional.
Baca juga: Presiden Duterte Ditawari China Peralatan Militer Gratis Rp188 Miliar
Dengan perdagangan dan investasi miliaran dolar dengan China dipertaruhkan, otoritas Filipina kesulitan dalam menyeimbangkan penegakan hak kedaulatan mereka sembari menjaga hubungan baik yang telah dijalin Presiden Rodrigo Duterte dengan pemerintah China.
Mischief Reef, salah satu gugusan karang yang dijadikan pulau buatan oleh China, telah dipasangi persenjataan canggih. Pulau buatan itu terletak di dalam jangkauan 200 mil laut zona ekonomi eksklusif Filipina.
Saat ditanya soal protes diplomatik Filipina, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menyatakan pihaknya memiliki hak untuk memasang persenjataan di pulau buatannya di Laut China Selatan. "Mengerahkan perlengkapan pertahanan yang perlu dan layak untuk melindungi kedaulatan wilayahnya," sebutnya.
(nvc/nwk)











































