Menlu AS Pilihan Trump: China Dilarang Dekati Laut China Selatan

Washington DC - Rex Tillerson yang dicalonkan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk posisi Menteri Luar Negeri (Menlu), berpotensi memicu konfrontasi serius dengan China. Sebabnya, Tillerson menyatakan China seharusnya dilarang mendekati pulau buatan yang dibangun di Laut China Selatan.

Dalam sidang konfirmasi atau semacam fix and proper test di hadapan Komisi Hubungan Internasional Senat AS pada Rabu (11/1) waktu setempat, Tillerson menyamakan pulau buatan China di Laut China Selatan dengan pencaplokan wilayah Crimea di Ukraina oleh Rusia tahun 2014 lalu.

"Kita akan memberikan sinyal jelas kepada China bahwa, pertama, pembangunan pulau harus berhenti dan, kedua, Anda tidak diperbolehkan mengakses pulau-pulau itu," terang Tillerson seperti dilansir news.com.au dan Reuters, Jumat (13/1/2017). Jawaban itu diberikan Tillerson, yang merupakan mantan CEO Exxon Mobil ini, saat ditanya apakah dirinya mendukung langkah lebih agresif terhadap China.

Namun Tillerson tidak menjelaskan lebih lanjut langkah konkret yang akan ditempuhnya untuk memutus akses China ke pulau-pulau buatannya di Laut China Selatan. China juga diketahui telah membangun landasan militer dan memasang persenjataan di pulau buatan itu.

Pernyataan keras Tillerson soal China ini menjadi bentuk perubahan drastis dari kebijakan pemerintahan Presiden Barack Obama yang lebih fokus pada kerja sama. Tim transisi Trump belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Tillerson ini.

China mengklaim sebagian besar perairan Laut China Selatan yang kaya akan energi dan setiap tahunnya dilewati kapal-kapal perdagangan dengan nilai transaksi US$ 5 triliun. Negara-negara lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim wilayah di Laut China Selatan.

Tillerson lebih lanjut menyebut China telah 'menyatakan kekuasaan atas wilayah yang bukan haknya'. "Sungguh mengkhawatirkan," sebutnya soal tindakan China di Laut China Selatan. Tillerson menyarankan agar pemerintahan Trump nantinya menerapkan pendekatan lebih tangguh terhadap China.

Saat dimintai tanggapan soal komentar Tillerson itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang menyatakan pihaknya tidak bisa menebak arah komentar Tillerson. Dia menegaskan bahwa hak China untuk melakukan aktivitas normal di wilayah kedaulatannya di Laut China Selatan tidak terbantahkan.

Lu juga menyebut ketegangan di Laut China Selatan sudah berkurang dan negara lain harus mendukung upaya menuju stabilitas. "Jika Anda melihat percakapan telepon Presiden Xi Jinping dengan Donald Trump setelah dia menang pilpres, Anda bisa melihat kedua negara saling menghormati, dan kami sepakat dengannya bahwa kita harus mengembangkan hubungan berdasarkan rasa saling menghormati," tegasnya.

(nvc/ita)