.webp)
Disampaikan Komisi HAM Nasional India (NHRC), seperti dilansir Reuters, Selasa (10/1/2017), bahwa penyelidikan awal mereka berujung temuan dugaan pemerkosaan oleh polisi India pada 8 wanita, kemudian dugaan pencabulan terhadap 6 wanita lainnya dan pemukulan pada 2 wanita pada Oktober 2015.
Temuan itu didapat saat NHRC menyelidiki kasus pemberontakan di wilayah Chhattisgarh. NHRC yang merupakan lembaga pemerintah ini, menyebut kemungkinan jumlah korban lebih banyak dalam kasus kekerasan oleh personel kepolisian setempat. NHRC menyebut, pihaknya belum mencatat keterangan dari 20 wanita lain yang memberikan pengaduan serupa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Chhattisgarh, Ramsewak Paikra, menyatakan dirinya menyadari penyelidikan NHRC dan menyebut bahwa Departemen Penyelidikan Kriminal (CID) juga sedang menyelidiki kasus yang sama.
"Mari kita tunggu laporan mereka. Tindakan tegas akan diambil jika siapa saja dinyatakan bersalah," tegas Paikra kepada Reuters via telepon.
Negara bagian Chhattisgarh merupakan salah satu wilayah paling miskin dan paling bermasalah di India. Pemberontakan kelompok Maoist yang berlangsung sejak satu dekade terakhir, membuat warga setempat terjebak antara militan dengan pasukan keamanan India.
Kedua pihak sama-sama dituding melakukan pelanggaran HAM. Pasukan keamanan India dituding melakukan pembunuhan di luar hukum, kekerasan seksual dan aksi pembakaran. Sedangkan kelompok pemberontak dituding merekrut anak-anak, melakukan pemerasan, penculikan dan pembunuhan.
Baca juga: India Larang Politikus Pakai Unsur SARA dalam Kampanye Politik
Penyelidikan NHRC ini dilakukan setelah laporan berbagai media menyebut polisi melecehkan secara seksual dan melakukan kekerasan terhadap lebih dari 40 wanita serta memperkosa secara bergiliran dua wanita di sedikitnya lima desa di distrik Bijapur. Aksi itu berlangsung antara 19-24 Oktober 2015.
NHRC menyebut pasukan keamanan Chhattisgarh jelas telah melanggar HAM dan menyerukan pemerintah untuk menyelidiki insiden ini lebih lanjut.
Inspektur Jenderal CID, HK Rathore, menyatakan penyelidikan kasus ini bisa berlangsung berbulan-bulan karena membutuhkan waktu untuk melacak para korban yang kebanyakan tinggal di wilayah terpencil. "Tugas melacak para korban dan membawa mereka dari desa mereka ke pengadilan untuk meminta keterangan sungguh tugas menakutkan. Itulah alasannya mengapa ada penundaan," jelasnya.
(nvc/try)
