Pada 23 Desember 2016, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Dalam voting DK PBB, resolusi itu disetujui 14 negara anggota DK PBB sedangkan Amerika Serikat memilih untuk abstain.
Keputusan AS yang merupakan sekutu Israel, untuk abstain dalam voting DK PBB tersebut, membuat Netanyahu merasa dikhianati. Dia bahkan menuding Presiden AS Barack Obama sengaja berkonspirasi untuk meloloskan resolusi PBB itu, dengan tidak menggunakan hak veto saat voting. Usai diadopsinya resolusi DK PBB tersebut, Netanyahu menyatakan Israel akan mengkaji ulang hubungannya dengan PBB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti dilansir Reuters, Rabu (4/1/2017), otoritas Prancis akan menjadi tuan rumah bagi 70 negara pada 15 Januari mendatang, dalam pertemuan yang bertujuan membahas proses perdamaian Israel-Palestina. Konferensi itu ditolak oleh Netanyahu sejak awal dan disebutnya sebagai 'sia-sia'.
"Ada pertanda bahwa mereka akan berusaha mengarahkan keputusan yang dihasilkan di sana menjadi keputusan berikutnya dalam Dewan Keamanan (PBB)," sebut Netanyahu dalam pertemuan dengan para duta besar Israel di Yerusalem.
"Oleh karena itu, upaya utama kami untuk saat ini adalah mencegah keputusan PBB lainnya, keputusan lain oleh Dewan Keamanan. Dan juga mencegah keputusan oleh kelompok Kuartet," imbuhnya merujuk pada sebutan untuk Amerika Serikat, Rusia, PBB dan Uni Eropa.
Baca juga: Palestina Siap Lanjutkan Perundingan Damai dengan Israel
"Kita menginvestasikan upaya diplomatik yang besar pada hal ini," ucap Netanyahu, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
(nvc/ita)











































