.webp)
"Pertemuan tingkat tinggi kedua ini mengambil langkah penting ke depan dalam melindungi warga kita dari konten teroris di internet," ujar Komisioner Eropa bidang Migrasi, Dalam Negeri, dan Kewarganegaraan Dimitris Avramopoulos dalam rilis yang diterima detikcom Den Haag, Jumat (9/12/2016).
Langkah tersebut dituangkan dalam suatu prakarsa industri dan dipresentasikan pada pertemuan yang berlangsung di Brussel sehari sebelumnya, Kamis (8/12), waktu setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di samping itu perusahaan-perusahaan internet juga berkomitmen untuk mendukung New Civil Society Empowerment Programme (program baru pemberdayaan masyarakat madani, red), yang diluncurkan oleh Komisi Eropa pada hari itu juga.
Program yang mendapat kucuran dana dari Komisi Eropa sebesar Euro 10 juta ini akan membantu masyarakat madani dalam meningkatkan volume dan efektivitas narasi online alternatif.
Menurut Dimitris Avramopoulos, internet sebagai media komunikasi, belajar dan interaksi, telah disalahgunakan setiap hari oleh mereka yang ingin meradikalisasi orang lain dan mempublikasikan kekejaman mereka.
"Kita dapat menghentikan itu. Sejak tahun lalu, kita telah membukukan hasil nyata dalam mencekal konten teroris di internet," imbuh Avramopoulos.
Capaian dari pertemuan Kamis kemarin itu untuk memastikan konten teroris yang sekali telah dicekal selamanya akan tetap offline.
"Tindakan industri internet ini sangat penting untuk pertarungan bersama kita melawan terorisme, yang semakin meningkat secara online dan tak mengenal batas-batas negara," tegas Avramopoulos.
Sementara itu Komisioner Eropa bidang Keamanan Julian King mengatakan bahwa pihaknya dalam setahun terakhir telah melihat penggunaan internet secara frekuentif oleh kelompok teroris untuk tujuan pengkaderan, perekrutan, mempersiapkan serangan, menyerukan serangan atau memuji kekejaman.
"Itu sebabnya mengapa begitu penting kita fokus mengurangi akses ke materi teroris, memastikan tidak online kembali di mana pun, serta memberdayakan mitra masyarakat madani untuk menawarkan narasi alternatif," demikian King.
Empat raksasa internet Facebook, Youtube, Twitter, dan Microsoft mendukung kebijakan tersebut. Facebook melalui Kepala Kebijakan Produk Global Monika Bickert menjamin kebijakan zero tolerance untuk teroris, propaganda teror, atau memuji aktivitas teror.
Senada dengan Facebook, Kepala Kebijakan Publik Youtube Juniper Downs juga menegaskan pihaknya mendukung dan mendorong kolaborasi antar platform untuk menguatkan respons kolektif melawan konten teroris.
Wakil Presiden Kebijakan Publik Twitter EMEA Sinead McSweeney bahkan menegaskan bahwa Twitter sejak medio 2015 telah menghapus 360.000 akun penyebar kekerasan dan mempromosikan terorisme.
Adapun Wakil Presiden Microsoft untuk Urusan Pemerintah UE John Frank memastikan bahwa Microsoft siap membantu untuk menanggulangi penggunaan teknologi untuk mempromosikan terorisme atau merekrut bibit-bibitnya. (es/hri)
