Menlu Inggris Sebut Arab Saudi dan Iran Picu Perang Proxy di Timur Tengah

London - Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, menyebut Arab Saudi dan Iran memancing perang proxy di kawasan Timur Tengah. Johnson juga menyebut, sejumlah politikus di kawasan tersebut mengina Islam.

Perang proxy adalah perang yang dihasut oleh kekuatan besar dunia, namun tanpa melibatkan langsung kekuatan besar itu. Inggris sendiri sejak lama bersekutu dengan Arab Saudi, yang merupakan konsumen utama perusahaan-perusahaan pertahanan Inggris. Sedangkan hubungan Inggris dengan Iran tidak menentu sejak revolusi tahun 1979.

Johnson yang ditunjuk menjadi Menlu oleh Perdana Menteri Theresa May pada Juli lalu, menyebut bahwa absennya kepemimpinan sesungguhnya di Timur Tengah, memungkinkan orang-orang untuk memutarbalikkan agama dan memicu perang proxy. Hal itu diungkapkannya saat berkunjung ke Roma, pekan lalu.

"Anda memiliki Saudi, Iran, semua orang, mengintervensi dan menjadi dalang dan bermain perang proxy. Dan hal ini menjadi tragedi yang kita saksikan," ucap Johnson seperti terlihat dalam video yang diposting situs media Inggris, The Guardian, seperti dilansir Reuters, Kamis (8/12/2016).

Tidak diketahui secara jelas dalam rekaman video itu apakah Johnson secara spesifik menuding Saudi dan Iran memutarbalikkan agama. Namun surat kabar The Guardian melaporkan bahwa Johnson menuding Saudi telah menghina Islam.

"Ada politikus yang memutarbalikkan dan menghina agama dan kelompok berbeda dari agama yang sama demi tujuan politik mereka sendiri. Hal itu menjadi salah satu persoalan politik terbesar di keseluruhan kawasan (Timur Tengah)," sebut Johnson.

Johnson yang mantan jurnalis dan pernah menjabat Wali Kota London ini, dikenal akan berbagai komentar aneh dan perilaku kocaknya. Saat Inggris sedang ribut soal Brexit, Johnson masuk dalam kubu yang mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa. Dia bahkan memimpin kampanye Brexit.

Dalam pernyataan terpisah, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris menegaskan bahwa Inggris masih merupakan sekutu Saudi. Dikatakannya, setiap pernyataan yang menunjukkan kontradiksi dengan posisi itu adalah tidak dibenarkan.

"Seperti sudah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri pada Minggu (4/12), kita bersekutu dengan Arab Saudi dan mendukung mereka dalam setiap upaya untuk mengamankan perbatasan mereka dan melindungi warga mereka. Setiap anggapan yang bertentangan dengan itu adalah keliru dan salah menafsirkan fakta," tegas juru bicara itu.

(nvc/ita)