PM Malaysia Minta Barat Berhenti Kuliahi Negara Lebih Kecil

Beijing - Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyatakan negara bekas penjajah tidak seharusnya menguliahi negara-negara yang pernah dijajah, terkait urusan dalam negeri mereka. Pernyataan Najib ini dipandang sebagai serangan terhadap negara-negara Barat.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (2/11/2016), PM Najib melontarkan pernyataan ini saat berkunjung ke Beijing, China. Dalam editorial surat kabar nasional China Daily, PM Najib meminta agar negara-negara yang lebih besar memperlakukan negara-negara lebih kecil dengan adil.

"Dan ini termasuk bekas kekuatan kolonial. Bukan urusan mereka untuk menguliahi negara-negara yang pernah mereka eksploitasi soal bagaimana untuk menjalankan urusan dalam negeri mereka, akhir-akhir ini," tulis PM Najib dalam editorial China Daily.

PM Najib tengah melakukan kunjungan kenegaraan selama 6 hari ke China. Pernyataan Najib ini bernada sama dengan ucapan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang sebelumnya mengumumkan 'perpisahan' dengan AS dan menandatangani nota kesepahaman untuk investasi China di Filipina.

Baca juga: Pertama Kali, Malaysia Akan Beli Kapal Perang dari China

Filipina sendiri merupakan bekas koloni Spanyol dan AS, sedangkan Malaysia merupakan bekas koloni Inggris.

Kunjungan PM Najib ke China ini dipandang sebagai upaya memperkuat hubungan dengan China. Terlebih setelah gugatan hukum dari Departemen Kehakiman AS terkait skandal pencucian uang perusahaan negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) menyeret nama PM Najib.

Meskipun PM Najib sendiri telah membantah adanya pelanggaran hukum dan menegaskan Malaysia akan bekerja sama dalam penyelidikan AS.

Pergeseran posisi Filipina dan Malaysia ini dipandang luas sebagai upaya China untuk menangkal pengaruh AS di kawasan Asia Pasifik. Dalam editorial itu, PM Najib juga menulis agar sengketa Laut China Selatan diselesaikan melalui dialog sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dalam kunjungan itu juga disepakati pertama kalinya pembelian empat kapal perang China oleh Malaysia. Ditandatangani juga total 14 kesepakatan dengan nilai total 143,64 miliar ringgit.

(nvc/nwk)