Gaji untuk Puluhan Ribu Tentara 'Hantu' di Afghanistan Dipertanyakan

Washington - Organisasi pengawas pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertanyakan kepada Pentagon soal laporan puluhan ribu tentara dan polisi 'hantu' yang masuk daftar gaji militer Afghanistan. Pembayaran gaji itu didanai oleh donatur internasional.

Pemerintah AS mengalokasikan lebih dari US$ 68 miliar atau setara Rp 882 triliun sejak tahun 2002, untuk mendukung militer Afghanistan bertempur melawan Taliban dan militan lainnya.

Awal tahun ini, AS dan sekutu-sekutunya yang tergabung dalam NATO mengajukan bantuan US$ 5 miliar per tahun untuk tentara dan polisi Afghanistan, hingga setidaknya tahun 2020.

Diungkapkan Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan, John Sopko, seperti dilansir Reuters, Jumat (7/10/2016), bahwa sebagian dana itu digunakan untuk mendanai posisi yang sebenarnya tidak ada dalam jajaran militan Afghanistan.

Baca juga: Seorang Tentara AS Tewas Akibat Ledakan Bom di Afghanistan

Informasi itu diungkap Sopko dalam suratnya kepada Departemen Pertahanan AS atau Pentagon, yang dikirimkan pada Agustus lalu dan baru dirilis ke publik pada Jumat (7/10) ini.

"Laporan kuat mengindikasikan ketidaksesuaian antara kekuatan pasukan yang ditugaskan (dalam militer Afghanistan) dengan jumlah personel sebenarnya yang bertugas (di lapangan) memicu pertanyaan apakah pemerintah AS mengambil cukup langkah untuk mencegah dana pembayar pajak dihabiskan untuk mereka yang disebut tentara 'hantu'," sebut Sopko dalam suratnya.

Militer Afghanistan berjuang melawan militan Taliban yang berusaha memberlakukan lagi pemerintahan Islamis di Afghanistan, juga melawan militan lain. Di Afghanistan bagian utara, tentara pemerintah berusaha membersihkan Taliban dari posisi-posisi mereka di kota Kunduz.

Secara nasional, militer dan polisi Afghanistan memiliki kekuatan sebesar 320 ribu personel. Namun otoritas Afghanistan menyebut jumlah sebenarnya jauh lebih rendah dari itu. Ditambah, banyak dari mereka yang membelot atau tidak melapor untuk bertugas sehingga ribuan personel 'hilang' setiap bulannya.

Baca juga: Negara-negara Kaya Mana Saja yang Tidak Menampung Pengungsi?

Sopko menyebut, otoritas di Provinsi Helman menyebut separuh anggota militer di wilayahnya sudah tidak ada. Dalam situasi itu, lanjutnya, gaji untuk para tentara 'hantu' itu jatuh ke tangan pemimpin korup.

Departemen Pertahanan AS telah mengambil langkah pencegahan penipuan dengan memberlakukan sistem otomatis dan mengumpulkan data biometrik untuk melacak para polisi dan tentara. Namun Sopko menyebut, langkah semacam itu hanya efektif jika ada keakuratan data di Afghanistan.

(nvc/trw)