Iran Selidiki Nyaris 400 Pejabat Publik Bergaji Rp 268 Juta Per Bulan

Teheran - Otoritas Iran menyelidiki hampir 400 pejabat publik terkait gaji yang terlalu besar. Kasus ini dimanfaatkan oposisi untuk mencoreng citra pemerintah menjelang pemilu yang akan digelar tahun depan.

Laporan dari Pengadilan Audit Iran, seperti dilansir AFP, Senin (3/10/2016), menemukan bahwa para pejabat eksekutif dari sejumlah bank milik negara mendapat penghasilan hingga sebanyak 622 juta rial atau Rp 268 juta per bulan.

Jumlah itu terlampau tinggi jika dibandingkan dengan gaji rata-rata para pejabat publik, yang hanya mencapai US$ 400 atau Rp Rp 5,1 juta. Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani, menyatakan besaran gaji itu mencemari sektor publik Iran.

Beberapa penyelidikan hukum telah dimulai terhadap 397 pejabat publik yang mendapat gaji lebih besar dari 200 juta rial (Rp 86 juta). Para pejabat publik itu terancam diadili di pengadilan setempat.

"Saya harap (laporannya) akan menjadi sumber reformasi fundamental di negara ini, agar orang-orang tidak bisa mengambil keuntungan (dari sistem)," tutur Larijani kepada kantor berita Fars.

"Sejauh ini gaji tak lazim sebesar 50 miliar rial telah dikembalikan ke Kementerian Keuangan dan sisanya pasti akan dikembalikan," tegas Larijani.

Skandal gaji ini mencuat pada Mei lalu, ketika slip gaji para pejabat publik dibocorkan dan dirilis oleh berbagai media konservatif di Iran. Salah satu direktur bank setempat terungkap memiliki gaji US$ 60 ribu (Rp 778 juta) per bulan, termasuk bonus.

Kasus ini dipandang sebagai pukulan telak bagi Presiden Hassan Rouhani, politikus moderat yang menjabat sejak tahun 2013 lalu dan berjanji akan memberantas korupsi dalam tubuh lembaga pemerintah Iran.

Dampak dari pembocoran slip gaji itu, beberapa pejabat eksekutif Iran dicopot dan seluruh anggota manajemen dana pembangunan Iran dipaksa mundur. Sementara itu, otoritas Iran memutuskan untuk membatasi gaji pejabat sektor publik sebesar 189 juta rial dan untuk pejabat politik sebesar 100 juta rial.

Kelompok konservatif Iran tengah berusaha menggagalkan upaya Presiden Rouhani untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilu Mei tahun depan. Mereka seringkali memfokuskan pada kurangnya kesejahteraan ekonomi untuk rakyat Iran.

(nvc/ita)