Pengakuan Eks Davao Death Squad Picu Seruan Internasional Selidiki Duterte

Washington - Pengakuan mantan anggota Davao Death Squad (DDS), Edgar Matobato, soal Presiden Filipina yang kontroversial, Rodrigo Duterte, memerintahkan pembunuhan 1.000 orang mengejutkan dunia internasional. Pengakuan itu memicu seruan untuk menyelidiki langsung Duterte.

Di hadapan Senat Filipina, pada Kamis (15/9), Matobato mengungkapkan dirinya bersama timnya telah menewaskan 1.000 orang di Davao City antara tahun 1988-2013, atas perintah Duterte. Matobato juga mengklaim Duterte sendiri menembak mati seorang pejabat Departemen Kehakiman.

"Ada tudingan serius dan kita harus menanggapinya secara serius, kita harus memeriksanya," ucap wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mark Toner, seperti dilansir AFP, Sabtu (17/9/2016).

Baca juga: Pengakuan Eks Death Squad: Duterte Tembak Mati Pejabat Kehakiman Filipina

Keterangan Matobato itu disampaikan di bawah sumpah dalam persidangan yang digelar Komisi HAM Senat Filipina. Persidangan itu untuk menyelidiki dugaan pembunuhan di luar hukum terkait kematian lebih dari 3 ribu orang selama 72 hari Duterte menjabat Presiden Filipina.

Sedangkan tudingan pembunuhan brutal yang diungkapkan Matobato, terjadi saat Duterte menjabat sebagai Wali Kota Davao selama dua dekade. Ketua Komisi HAM Senat Filipina, Leila de Lima, menyebut ada kemiripan strategi yang dilakukan oleh DDS dengan praktik memerangi kejahatan yang digaungkan Duterte saat ini.

Seruan penyelidikan juga datang dari organisasi HAM internasional yang berbasis di AS, Human Rights Watch (HRW). Dalam pernyataannya, HRW mendorong penyidik PBB untuk menyelidiki pengakuan Matobato.

Baca juga: Eks Death Squad Akui Bunuh 1.000 Orang Selama 25 Tahun Atas Perintah Duterte

"Presiden Duterte tidak bisa diharapkan untuk menyelidiki dirinya sendiri, jadi menjadi penting agar PBB ikut terlibat untuk memimpin upaya itu (penyelidikan)," cetus Direktur HRW untuk Wilayah Asia, Brad Adams.

Sementara itu, Duterte memiliki kekebalan hukum selama menjabat sebagai Presiden Filipina. Namun konstitusi yang berlaku di Filipina memberikan opsi pemakzulan dan pelengseran atas keterlibatan dalam kasus pidana.

"Pelanggaran terhadap konstitusi, pengkhianatan, penyuapan, gratifikasi dan korupsi, serta kejahatan tingkat tinggi lainnya, atau pengkhianatan kepercayaan publik," sebut aturan konstitusi tersebut.

Baca juga: Istana Presiden Filipina Ragukan Pengakuan Eks Anggota Death Squad

(nvc/trw)