"Kita sepakat bahwa kita menolak burka, kita sepakat bahwa kita ingin memperkenalkan persyaratan legal untuk menunjukkan wajah seseorang di tempat-tempat yang diperlukan bagi masyarakat untuk hidup berdampingan -- di dalam kendaraan, di kantor publik, di kantor pemerintahan, di sekolah dan universitas, di layanan sipil, di pengadilan," tegas Thomas de Maiziere dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Jumat (19/8/2016).
Kepada televisi publik, de Maiziere menyatakan, wajah tertutup cadar seluruhnya tidak cocok di Jerman. "Tidak diterima di negara kita yang kosmopolitan," imbuhnya, usai bertemu dengan rekan satu partainya, Partai Serikat Demokrat Kristen, yang konservatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Menteri Luar Negeri Austria Serukan Larangan Pemakaian Burka
De Maiziere mengindikasikan, penetapan burka sebagai pelanggaran hukum hanya akan diberlakukan dalam situasi tertentu. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia meyakini pengajuan larangan burka sebagian ini akan diloloskan oleh parlemen Jerman. Koalisi Merkel memegang dominasi di parlemen Jerman atau Bundestag, khususnya DPR.
Dukungan de Maiziere untuk larangan burka sebagian ini menunjukkan pergeseran sikapnya, menjelang pemilihan daerah pada bulan depan, yang diprediksi akan didominasi Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang beraliran sayap kanan.
Pekan lalu, de Maiziere menyatakan menolak seruan menteri-menteri daerah konservatif soal larangan burka. "Kita tidak bisa melarang semua hal yang kita tolak dan saya menolak pemakaian burka," ucapnya, pekan lalu.
(nvc/ita)