Uni Eropa Prihatin Atas Keadaan Darurat di Turki Usai Upaya Kudeta

Ankara, - Uni Eropa prihatin akan keputusan pemerintah Turki menerapkan keadaan darurat menyusul percobaan kudeta pekan lalu. Uni Eropa pun menyerukan Turki untuk menghormati HAM dan aturan hukum.

Pemerintah Turki telah menetapkan keadaan darurat selama tiga bulan, yang meningkatkan kekuasaan negara untuk terus melakukan penangkapan terkait para tersangka pendukung upaya kudeta.

"Kami mengikuti dengan seksama dan dengan prihatin, perkembangan-perkembangan menyangkut keadaan darurat Turki yang telah diumumkan Turki usai percobaan kudeta, yang dikecam Uni Eropa," demikian pernyataan bersama yang dikeluarkan kepala urusan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini dan komisioner perluasan Uni Eropa, Johannes Hahn.

"Deklarasi (keadaan darurat) ini muncul di tengah keputusan yang tak bisa diterima di sistem pendidikan, pengadilan dan media... kami meminta otoritas Turki tetap menghormati aturan hukum, HAM dan kebebasan mendasar, termasuk hak seluruh individu menyangkut pengadilan yang adil," demikian disampaikan seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (22/7/2016).

Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan, status keadaan darurat akan memungkinkan otoritas Turki membersihkan para "teroris" yang terkait ulama ternama Fethullah Gulen. Erdogan menuding ulama yang bermukim di Amerika Serikat itu sebagai otak percobaan kudeta pekan lalu.

Sejauh ini, lebih dari 60 ribu orang pendukung Gulen telah menjadi target operasi pembersihan yang dilakukan otoritas Turki usai upaya kudeta pada 15 Juli lalu. Mereka terdiri dari para tentara, polisi, guru, pegawai negeri dan lainnya. Banyak dari mereka yang ditangkap, diskorsing atau bahkan dipecat karena diduga mendukung upaya kudeta.


(ita/ita)