Singapura Sita Aset Rp 2,3 Triliun Terkait Skandal Pencucian Uang 1MDB

Singapura - Otoritas Singapura menyita aset senilai SGD 240 juta atau Rp 2,3 triliun terkait perusahaan investasi negara Malaysia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Penyitaan ini terkait penyelidikan dugaan aliran dana pencucian uang.

Dalam penyelidikannya, seperti dilansir Reuters, Kamis (21/7/2016), otoritas Singapura telah menemukan defisiensi pada beberapa bank besar di Singapura, akibat aliran dana pencucian uang ini.

"Aliran dana yang diselidiki termasuk yang terkait dengan Good Star Limited (Seychells), Aabar Investments PJS Limited (BVI), Aabar Investments PJS Limited (Seychelles), dan Tanore Finance Corp. (BVI)," demikian pernyataan gabungan oleh Otoritas Moneter Singapura (MAS), Jaksa Agung dan Departemen Urusan Komersial.

Penyitaan ini diumumkan setelah jaksa federal AS menyatakan niat menyita aset senilai lebih dari US$ 1 miliar (Rp 13,1 triliun). Aset-aset itu diyakini terkait uang negara yang 'dicuri' dari 1MDB yang bermasalah. 1MDB didirikan oleh Perdana Menteri Najib Razak tahun 2009 lalu, tak lama setelah dia menjabat.

Baca juga: Amerika Serikat Ingin Sita Aset 1MDB Malaysia Senilai Rp 13 Triliun

Otoritas Moneter Singapura menyatakan, pihaknya telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap beberapa bank, seperti DBS, Standard Chartered dan UBS terkait penyelidikan itu. Temuan awal menunjukkan adanya kegagalan mengontrol pada ketiga bank tersebut.

"Kelemahan dalam proses menerima klien dan mengawasi transaksi," sebut pernyataan Otoritas Moneter Singapura.

"Namun, pemeriksaan MAS tidak mengungkapkan kelemahan pengontrolan yang mendalam atau kesalahan staf dalam bank-bank tersebut, tidak seperti kasus bank BSI," imbuh pernyataan itu. Pada Mei, MAS mencabut status Bank BSI Swiss sebagai bank dagang karena ada pelanggaran serius terkait aturan pencucian uang.

Dari aset-aset yang disita, sekitar separuhnya dimiliki oleh ahli keuangan Malaysia, Low Taek Jho, atau Jho Low dan keluarganya. Penyelidikan masih berlanjut hingga kini dan otoritas Singapura meminta informasi dari negara lain untuk membantu penyelidikan.

"Tindakan yang pantas akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum Singapura," demikian pernyataan Otoritas Moneter Singapura.

(nvc/ita)