DK PBB Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Peluncuran Rudal Korut

DK PBB Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Peluncuran Rudal Korut

Rita Uli Hutapea - detikNews
Kamis, 23 Jun 2016 13:07 WIB
DK PBB Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Peluncuran Rudal Korut
Foto: BBC World
New York, - Dewan Keamanan PBB menggelar rapat untuk membahas peluncuran rudal terbaru yang dilakukan Korea Utara (Korut). Pertemuan tersebut berlangsung tertutup.

Pertemuan 15 negara anggota DK PBB itu diadakan atas permintaan Amerika Serikat dan Jepang.

"Kami meminta pertemuan ini bersama dengan Jepang dikarenakan pola pembangkangan komunitas internasional yang ditunjukkan oleh DPRK," ujar Duta Besar (Dubes) untuk PBB Samantha Power seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/6/2016). DPRK merupakan singkatan dari nama resmi Korut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Korut meluncurkan dua rudal balistik Musudan yang memiliki jangkauan menengah pada Rabu (22/6) pagi waktu setempat. Rudal Musudan dilaporkan memiliki jangkauan 2.500 kilometer hingga 4.000 kilometer, dan mampu mencapai wilayah Korea Selatan (Korsel), Jepang dan pangkalan militer di Guam.

Satu rudal dilaporkan gagal mengudara, sedangkan satu rudal lainnya berhasil mengudara sejauh 400 kilometer. Namun pemimpin Korut Kim Jong Un mengklaim peluncuran dua rudal balistik itu berlangsung sukses. Kim juga menyebut rudal itu mampu mencapai pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Samudera Pasifik.

"Kami memiliki kemampuan meyakinkan untuk menyerang secara keseluruhan maupun secara praktis, kawasan operasi Amerika di Pasifik," sebut Kim dalam pernyataannya, seperti dilansir PressTV, Kamis (23/6/2016).

Sejumlah sumber militer AS dan Korsel membenarkan adanya peluncuran rudal oleh Korut, namun mereka meragukan peluncuran itu sukses. Di sisi lain, peluncuran rudal Korut memicu kritikan dari dunia internasional. Sekjen PBB Ban Ki Moon menyebut aktivitas Korut itu sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan tidak tahu malu.

"Aktivitas DPRK (Korut) mengejar senjata nuklir dan rudal balistik hanya akan mengganggu keamanan dan membuatnya gagal meningkatkan taraf kehidupan warganya," sebut Ban melalui juru bicaranya Farhan Haq.

(ita/ita)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads