Jual 100 Senapan Serbu Ilegal, 3 Pria New York Diadili

New York - Tiga pria dari New York, Amerika Serikat (AS) diadili karena menjual lebih dari 100 senapan serbu secara ilegal. Aturan yang berlaku di New York melarang penjualan senapan serbu.

Jackson Guns and Ammo, penjual senjata api yang memiliki izin resmi dari pemerintah federal, didakwa menjual senjata api secara ilegal di Henrietta, pinggiran kota Rochester. Ketiga pria yang diadili merupakan pemilik toko senjata tersebut dan dua pegawainya.

Seperti dilansir AFP, Rabu (22/6/2016), ketiganya diidentifikasi sebagai Kordell Jackson (40) sang pemilik toko dan Ken Youngren (30) serta Joshua Perkins (28). Masing-masing dijerat dakwaan berlapis, termasuk kejahatan penjualan senjata api.

Sejak Januari 2013 lalu, otoritas negara bagian New York menetapkan penjualan senapan gaya militer sebagai pelanggaran hukum. Aturan itu disebut sebagai aturan keselamatan senjata api paling tangguh di wilayah AS. Aturan hukum itu diberlakukan di New York setelah tragedi penembakan di Sekolah Dasar Sandy Hook, Newtown, Connecticut yang menewaskan 20 anak dan enam staf sekolah.

Baca juga: Senapan Serbu Pembunuh Massal di Orlando

Berbagai upaya untuk memperketat aturan senjata api di tingkat federal AS selalu gagal, selama beberapa tahun terakhir. Pada Senin (20/6), Senat AS menolak empat rancangan undang-undang, dua diajukan oleh Partai Republik dan dua lainnya diajukan Partai Demokrat.

Rancangan undang-undang itu dimaksudkan untuk memperketat aturan pengendalian senjata api, setelah 49 orang tewas dalam penembakan brutal di kelab malam gay di Orlando pada 12 Juni lalu. Pelaku penembakan, Omar Mateen, menggunakan senapan serbu jenis AR-15 yang dibeli secara legal.

"Tragedi di Orlando, Newtown... dan terlalu banyak komunitas lainnya di negara ini, menjadi penanda jelas bahwa kita perlu mengendalikan epidemi kekerasan bersenjata di negara ini," ucap jaksa negara bagian New York, Eric Schneiderman.

"Senjata perang tidak memiliki tempat di jalanan Amerika dan di New York, kita harus melakukan tindakan untuk itu," imbuhnya.

(nvc/ita)