Sebut Wartawan Korup Pantas Mati, Presiden Filipina Dikecam Pakar HAM PBB

Manila, - Pakar-pakar Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan presiden terpilih Filipina Rodrigo Duterte untuk berhenti menghasut kekerasan mematikan, khususnya terhadap para jurnalis.

Belum lama ini, Duterte mencetuskan bahwa wartawan yang menerima suap atau terlibat aktivitas korup lainnya, pantas untuk mati. Tak ayal, pernyataan tersebut menuai kecaman keras dari berbagai pihak.

Salah satu pakar HAM PBB, Christof Heyns menyebut pernyataan Duterte itu luar biasa tak bertanggung jawab dan tak pantas dilontarkan seorang pemimpin.

"Pesan seperti ini sama dengan hasutan untuk kekerasan dan pembunuhan, di negara yang sudah menempati peringkat sebagai negara paling mematikan kedua bagi jurnalis," cetus Heyns dalam statemen seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (7/6/2016).

Pakar HAM PBB lainnya, David Kaye juga menyampaikan keprihatinan atas komentar Duterte tersebut.

"Menjustifikasi pembunuhan jurnalis atas dasar bagaimana mereka melakukan aktivitas profesional mereka, bisa dipahami sebagai sinyal persetujuan bagi para calon pembunuh bahwa pembunuhan jurnalis bisa diterima dalam keadaan tertentu dan tak akan dihukum," kata Kaye dalam sebuah statemen.

Filipina merupakan salah satu negara paling berbahaya di dunia bagi para jurnalis. Sebanyak 174 wartawan telah tewas sejak demokrasi yang marak korupsi menggantikan kediktatoran Ferdinand Marcos tiga dekade lalu.

"Kebanyakan mereka yang tewas, sejujurnya, telah melakukan sesuatu. Anda tak akan dibunuh jika Anda tak berbuat salah," ujar Duterte beberapa hari lalu, seraya menambahkan, banyak jurnalis di Filipina yang korup.

Hanya karena Anda jurnalis, Anda tidak terbebas dari pembunuhan jika Anda seorang bajingan," cetus Duterte. (ita/ita)