Beberapa pemimpin Israel sebelumnya menolak inisiatif itu. Seperti dilansir Reuters, Selasa (31/5/2016), pernyataan Netanyahu itu merupakan respons resmi terhadap pidato Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, pekan lalu, yang menjanjikan hubungan lebih hangat dengan Israel jika upaya perundingan damai diterima.
"Inisiatif perdamaian Arab termasuk elemen-elemen positif, yang bisa membantu menghidupkan kembali perundingan konstruktif dengan Palestina," ucap Netanyahu mengulang pernyataannya kepada wartawan Israel setahun lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami bersedia untuk berunding dengan negara-negara Arab untuk memperbaiki inisiatif itu, agar merefleksikan perubahan dramatis di kawasan sejak tahun 2002, namun tetap mempertahankan tujuan yang disepakati antara kedua negara untuk kedua pihak," imbuhnya.
Pernyataan Netanyahu itu disampaikan setelah tokoh ultranasionalis Avigdor Lieberman dilantik menjadi Menteri Pertahanan Israel yang baru. Dengan pelantikan itu, koalisi sayap kanan yang dipimpin Netanyahu, yang tadinya rapuh kini menjadi makin dominan dalam parlemen.
Penunjukan Liebermen dan pernyataan Netanyahu ini mengindikasikan bahwa, meskipun pemerintahan Israel terlalu sayap kanan, upaya perundingan damai dengan Palestina tidak akan begitu saja terhenti.
Baca juga: Dituding Pakai Uang Negara untuk Pribadi, PM Israel dan Istrinya Diselidiki
Rencana perdamaian yang dicetuskan oleh Arab Saudi tahun 2002 lalu, menawarkan pengakuan penuh terhadap Israel oleh negara-negara Arab, jika Israel bersedia menyerahkan seluruh wilayah yang dicaploknya saat Perang Timur Tengah 1967 silam, dan juga jika Israel menyepakati solusi yang adil untuk pengungsi Palestina.
Tahun 2013, isi inisiatif perdamaian itu diperlunak dengan memasukkan kemungkinan pertukaran wilayah antara Israel dengan Palestina. PM Netanyahu menyatakan kesiapan untuk mempertimbangkan opsi itu. Namun akhirnya setiap upaya menghidupkan kembali inisiatif itu selalu gagal.
Prancis akan menjadi tuan rumah konferensi perdamaian demi membangkitkan kembali inisiatif perdamaian Arab itu, pada 3 Juni mendatang. Para menteri dari kuartet Timur Tengah, seperti Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa dan PBB, juga negara-negara Liga Arab, Dewan Keamanan PBB serta 20 negara lainnya akan hadir. Namun sejauh ini, baik Israel maupun Palestina belum diundang untuk hadir.
(nvc/ita)










































