Seperti dilansir AFP, Selasa (5/4/2016), ribuan orang berkumpul di alun-alun di luar gedung parlemen di Reyjavik pada Senin (4/4) malam waktu setempat, untuk menyerukan PM Gunnlaugsson mundur dari jabatannya.
![]() |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Diskusi Media Sosial Soal Dokumen Panama Disensor di China
Namun ketika dia terpilih menjadi anggota parlemen Partai Progresif pada April 2009, Gunnlaugsson lalai untuk menyebutkan hal tersebut saat mengumumkan kepemilikan sahamnya. Kepada televisi setempat RUV, Gunnlaugsson mengaku menyesal tidak mengungkapkan hal itu lebih awal.
Gunnlaugsson yang mantan jurnalis ini, bersikeras bahwa dirinya tidak pernah berniat memindahkan hartanya kepada perusahaan offshore. Dia juga menegaskan, istrinya selalu membayar semua pajak di Islandia.
![]() |
"Dia (sang istri) tidak pernah memanfaatkan surga pajak dan juga perusahaannya bukanlah perusahaan offshore," ucapnya.
Dalam pernyataan kepada televisi setempat Channel 2, Gunnlaugsson bersikeras tidak akan mundur dari jabatannya. "Saya tidak mempertimbangkan untuk mundur karena persoalan ini, saya juga tidak akan berhenti karena persoalan ini," tegasnya.
Baca juga: Panama Juga Selidiki Bocoran Dokumen Firma Hukum Mossack Fonseca
Perusahaan offshore merupakan perusahaan yang beroperasi di luar wilayah tempatnya terdaftar atau di luar kediaman direktur, pemilik, pemegang saham perusahaan itu. Perusahaan seperti ini biasanya didirikan di wilayah surga pajak, yang pungutan pajaknya rendah. Memiliki perusahaan offshore bukan tindakan ilegal, namun terkadang dimanfaatkan untuk pencucian uang atau menyembunyikan aset dari otoritas pajak di negara lain.
![]() |
(nvc/ita)