Universitas Texas Izinkan Mahasiswa Bawa Senjata Api ke Ruang Kuliah

Texas - Salah satu universitas di Texas, Amerika Serikat mengizinkan mahasiswanya membawa senjata api ke dalam ruangan kuliah. Hal ini dilakukan setelah anggota parlemen negara bagian Texas mencabut larangan senjata api di universitas umum.

Kebijakan baru yang memperbolehkan senjata api di ruang kuliah ini berlaku di Universitas Texas. Namun kebijakan baru ini menuai pertentangan dari para staf dan mahasiswa yang menolak senjata api.

"Saya tidak meyakini senjata api menjadi bagian universitas, jadi keputusan ini menjadi tantangan terbesar selama masa kepemimpinan saya," ucap Presiden Universitas Texas, Gregory Fenves, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Kamis (18/2/2016).

"Saya berempati pada anggota fakultas, para staf, mahasiswa dan orang tua mahasiswa yang menandatangani petisi, mengirimkan email dan surat, serta merencanakan untuk melarang senjata api di kampus dan khususnya ruang kuliah," imbuhnya.

Beberapa anggota fakultas mengancam akan mengundurkan diri, daripada membiarkan mahasiswa membawa senjata api di dalam ruang kuliah. Mereka yang menolak kebijakan baru ini menyebut keberadaan senjata di dalam kampus terlalu mengancam.

Isu senjata api ini sebenarnya menjadi isu sensitif untuk Universitas Texas yang terletak di Austin. Sebabnya, universitas ini merupakan lokasi penembakan massal pertama di kampus AS. Pada tahun 1966 lalu, mantan Marinir AS Charles Whitman menewaskan 14 orang dan melukai 30 orang lainnya setelah melepas tembakan dari ruang observasi yang ada di menara kampus Universitas Texas tersebut.

Para anggota parlemen wilayah Texas pada Agustus 2015 lalu, meloloskan rancangan undang-undang yang isinya mencabut larangan senjata api di kampus umum. Texas selama ini dikenal sebagai negara bagian konservatif yang kental dengan etos koboi dan sejarah tapal batas yang keras.

"Keberadaan senjata api di sebuah institusi pendidikan tinggi bertentangan dengan misi pengajaran dan penelitian, yang didasarkan pada pengetahuan, kebebasan berbicara dan perdebatan. Namun, sebagai presiden (universitas), saya memiliki kewajiban menegakkan hukum," ucap Fenves.

(nvc/ita)